PKB: SBY Berhak Evaluasi Kabinet

Jakarta - SBY dan Partai Demokrat akan melakukan evaluasi kabinet dan juga partai anggota koalisi. Sebagai anggota koalisi PKB tak masalah dengan rencana evaluasi itu.

"Kami nggak masalah. Biasa saja kok," ujar ketua DPP PKB Marwan Jafar di sela-sela rapat Pansus Century di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (7/1/2010).

Menurut Marwan, evaluasi koalisi yang akan dilaksanakan SBY dan Partai Demokrat adalah sesuatu yang wajar dalam koalisi. Sebagai presiden, SBY memang memiliki hak prerogatif mengevaluasi kabinetnya.

"Untuk pemerintahan itu presiden berhak. Di parlemen juga menurut saya tidak masalah," paparnya.

Dikatakan Marwan, PKB sudah menjalankan komitmen terbaik untuk koalisi yang dipimpin Partai Demokrat ini. Soal dugaan evaluasi dikaitkan dengan penanganan kasus Bankj Century di Pansus, Marwan tidak melihat hal itu.

"Saya kira tidak sejauh itu," tandasnya.

Koalisi PD disokong oleh sejumlah partai politik antara lain Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Golongan Karya (Golkar). 100 hari pemerintahan SBY-Boediono akan jatuh pada 28 Januari 2010 mendatang.

(Rez/nwk)