"Pemerintah pusat harus memperingatkan dengan keras sikap Freeport," kata Ketua FPDIP, Tjahjo Kumolo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (5/1/2010).
Menurut Tjahjo, DPR juga harus ikut menelusuri insiden ini. Baik pihak Garuda Indonesia maupun PT Freeport harus memberi penjelasan secara rinci pada Komisi V dan Komisi VII DPR.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Garuda, imbuh Tjahjo, bebas mengangkut penumpang dan mendapatkan bahan bakar di seluruh wilayah NKRI. Jika ada pihak yang menolak kedatangan Garuda atau enggan memberi bahan bakar perlu diperingatkan dengan tegas.
"Kami menyesalkan sikap Freeport yang tidak mau bekerjasama dengan Garuda," tutupnya.
(mad/gus)











































