"Saya sebagai pimpinan DPR merasa prihatin atas arogansi Freeport," kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (5/1/2010).
Menurut Pramono, pimpinan Freeport yang memaksa naik ke pesawat Garuda di Jayapura adalah benturan antara kepentingan individu dan kepentingan publik para penumpang pesawat. "Kepentingan publik dikalahkan kepentingan individu," jelasnya.
Pramono meminta Freeport dan Garuda dipertemukan oleh Komisi V. Masalah di Timika bisa membahayakan penerbangan. Jangan sampai arogansi perusahaan menghambat pengisian avtur.
"Freeport harus tunduk dengan aturan main di negara ini. Dia bukan negara di dalam negara sehingga tidak berhak menolak peraturan yang berlaku," pungkas politisi PDIP ini.
(fay/iy)











































