PBB: Pemilu Ulang Berlebihan

Jakarta - Partai Bulan Bintang (PBB) menilai permintaan koalisi 21 partai politik yang menghendaki pemilu diulang adalah suatu hal yang berlebihan. Pasalnya, pemilu ulang hanya akan menimbulkan gejolak dan biaya sosial saja."Sikap kami tidak sejalan dengan pemikiran koalisi parpol karena pemilu ulang hanya akan merugikan rakyat banyak dan instabilitas nasional saja," ujar Wakil Ketua Umum PBB Ahmad Sumargono, dalam jumpa pers di kantor DPP PBB, Jl Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (12/4/2004) siang.Gogon, sapaan akrabnya, menambahkan bila pemilu ulang tetap dilakukan maka hanya akan menurunkan kredibilitas bangsa di dunia internasional. "Hal ini hanya akan menimbulkan krisis baru yang berkepanjangan dan membuat rakyat semakin sengsara," tukasnya.Selanjutnya, Gogon mengungkapkan PBB menilai pemilu legislatif kali ini tidak memenuhi ketentuan undang-undang dan kurang mampu mewujudkan iklim demokrasi serta Pemilihan nyang bersih, jujur dan adil. Ia mencontohkan banyaknya masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilih."Akses saksi ke PPS (Panitia Pemungutan Suara) dan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) sangat susah sehingga banyak saksi yang tidak mendapatkan salinan Berita Acara Perhitungan Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Suara. Dan juga di beberapa tempat terjadi kecurangan dalam perhitungan suara di PPK yakni diturunkannya perolehan suara partai kami," tegasnya.Oleh karena itu, PBB menuntut agar KPU segera diaudit oleh pemerintah dan KPU juga mempertanggungjawabkan kesemrawutan pelaksanaan pemilu kali ini. "Kami juga mendesak KPU untuk menginstruksikan PPK melakukan pemilihan ulang dengan benar menggunakan berita acara dari PPS yang nanti ditandatangani para saksi-saksi," demikian Ahmad Sumargono. (asy/)