"Saya belum lihat detilnya, yang jelas pejabat di Pemda," ujar Wakil Ketua KPK Haryono Umar melalui pesan singkatnya, Senin (4/1/2010).
Menurut Haryono, tindakan pemberian fee tersebut berlangsung sejak tahun 2004-2008. Namun ia mengaku lupa siapa-siapa saja pejabat yang menerima fee tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya KPK menemukan sejumlah praktik ilegal yang dilakukan oleh 6 BPD. Mereka diduga menyetorkan sejumlah uang kepada pejabat daerah.
BPD Jabar-Banten sebagai penyetor terbesar Rp 148,287 miliar. BPD Jatim juga menyetor dana sebesar Rp 71,483 miliar.
(mok/anw)
