DPR Minta Dephub Usut Tindakan Arogan PT Freeport

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bidang perhubungan bereaksi keras atas tindakan PT Freeport yang menolak memberikan bahan bakar pada Garuda Indonesia di Bandara Timika, Papua. Departemen Perhubungan (Dephub) diminta tidak hanya melakukan teguran, tapi harus melakukan pengusutan lebih lanjut tentang kejadian ini.

"Maskapai Garuda itu simbol layanan publik negara. Apalagi itu terjadi di wilayah kita sendiri. Kita mendukung penuh agar Dephub mengusut tuntas masalah ini," kata Ketua Komisi V DPR, Taufik Kurniawan, saat dihubungi lewat telepon, Minggu (3/1/2009) malam.

Dalam waktu dekat, Komisi V DPR akan segera meminta klarifikasi pada manajemen Garuda dan pejabat terkait di Dephub. Taufik menilai, keterangan secara lengkap dari kedua lembaga tersebut diperlukan untuk menentukan langkah yang akan dilakukan DPR.

Namun, politisi PAN ini menegaskan, apa pun alasan yang dilontarkan PT Freeport sebagai pengelola bandara tidak bisa dibenarkan. Terlebih menyangkut pemberian bahan bakar yang bisa mengancam keselamatan penumpang.

"Sungguh pun jika ada keterbatasan bahan bakar. Maka itu jadi pertanyaan kita juga. Kenapa bisa terbatas?," tegasnya.

Jika dalam proses klarifikasi nanti ditemukan ada pelanggaran UU Penerbangan, Komisi Perhubungan ini tidak akan segan melakukan investigasi. "Kita akan selidiki. Bahkan mungkin sampai rekomendasi politik," tutupnya.

Pesawat Garuda dengan nomor penerbangan GA 652, rute Jakarta-Denpasar-Timika-Jayapura yang berangkat dari Jakarta, Minggu pagi, tak bisa mendarat di Timika karena cuaca buruk. Pesawat lalu didivert ke Jayapura. Saat di Jayapura, pilot pesawat GA 652 menolak rombongan Presdir Freeport yang akan berangkat ke Timika. Alasannya, rombongan Presdir Freeport bertiket pesawat dengan penerbangan GA 653.

Pihak Freeport tetap ngotot, tapi Garuda menolak. Karena sesuai aturan, pesawat dalam kondisi divert, tidak boleh terima menerima penumpang selain yang tercatat di manifest. Sampai akhirnya pesawat GA 652 mendarat di Timika dan harus mengisi bahan bakar. Namun, karena rombongan Presdir Freeport ditolak terbang, maka BBM Garuda tak dilayani oleh Freeport.

PT Freeport saat dikonfirmasi membantah hal ini. Garuda Indonesia tidak diberi bahan bakar karena stok avtur terbatas. BBM jenis avtur di Timika disiapkan untuk kepentingan pihak Freeport. Jika stok terbatas, maka yang diutamakan harus Freeport terlebih dahulu.
(mad/mad)