JPPR: Tolak Hasil Pemilu Lecehkan Proses Demokrasi

Jakarta - Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menilai penolakan hasil Pemilu 2004 oleh 21 partai politik merupakan pelecehan terhadap proses demokrasi. Bila itu terjadi, kepercayaan rakyat terhadap elit politik akan runtuh."Penolakan itu telah melecehkan proses demokrasi yang tengah berlangsung dan menimbulkan kebingungan masyarakat. Jika pernyataan itu tidak segera dicabut, kepercayaan rakyat terhadap elit politik akan runtuh," kata Koordinator JPPR Gunawan Hidayat seperti rilisnya yang diterima detikcom, Minggu (11/4/2004).Dalam pantauan JPPR dan beberapa organisasi pemantau Pemilu, pelaksanaan Pemilu tanggal 5 April 2004 secara umum berlangsung kondusif dan transparan. "Kecurangan, baik berupa pelanggaran administratif maupun pelanggaran pidana, memang terjadi di berbagai tempat. Tapi hal itu tidak bisa menjadi alasan yang kuat untuk menolak hasil Pemilu," tutur Gunawan. Berbagai bentuk kecurangan dan pelanggaran selama Pemilu 2004 seharusnya dituntaskan secara cepat oleh KPU dan institusi penegak hukum. Menurut JPPR, jalan yang harus ditempuh oleh parpol-parpol yang merasa dirugikan oleh perilaku parpol lainnya dengan mendesak penyelesaian dan pengadilan atas kasus pelanggaran Pemilu, bukan menolak hasil Pemilu. JPPR menilai, tuntutan 21 parpol agar Pemilu digelar ulang di seluruh wilayah Indonesia sama sekali tidak berdasar. Proses penyelenggaraan Pemilu legislatif 2004 telah menghabiskan dana trilyunan rupiah serta menyita waktu dan energi seluruh lapisan masyarakat sehingga tidak realistis untuk diulang. "Keinginan 21 Parpol untuk mengaborsi seluruh proses itu bertentangan dengan gairah politik rakyat untuk mencari harapan baru pasca Pemilu 2004. Mereka justru mengkhianati rakyat yang telah memilihnya," tandas Gunawan. (zal/)