Kepercayaan Terhadap Pengunaan Sistem TI KPU Makin Tipis

Jakarta - Permintaan sejumlah pihak agar penghitungan suara yang menggunakan sistem teknologi informasi dihentikan dinilai sebagai bentuk manifestasi ketidakpercayaan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU)."Sikap itu merupakan akumulasi kekecewaan terhadap kinerja KPU sebelumnya," ujar pengamat politik, Muhammad Qodari, kepada detikcom di Hotel Borobudur, Jl Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat (9/4/2004) malam.Qodari mencontohkan kinerja KPU yang tidak optimal antara lain ketidaktaatan waktu dalam distribusi logistik. "Kita terlalu sering mendengar anggota KPU yang selalu optimis padahal realitanya tidak seperti itu," tukasnya.Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah pihak meminta KPU untuk menghentikan perhitungan suara dengan menggunakan teknologi informasi. Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, misalnya mendesak KPU menghentikan publikasi hasil penghitungan suara sementara hingga selesainya pelaksanaan pemilu susulan dan keseluruhan penghitungan suara.Selanjutnya, Qodari mengungkapkan sebenarnya ketidakpercayaan masyarakat sempat menurun ketika pemilu bisa dilaksanakan pada 5 April lalu. "Sialnya ketidakpercayaan itu meningkat lagi ketika tahapan pemilu memasuki perhitungan suara. KPU ternyata tidak bisa menepati janji-janji yang telah dilontarkan," tegasnya.Ia menambahkan sistem TI perhitungan suara yang dilakukan KPU ini sangat rawan manipulasi. "Banyak hal-hal yang mengerikan seperti tiba-tiba suara yang masuk bisa melonjak ke angka 70 juta kemudian menurun lagi pada posisi 4 juta.""Lebih-lebih ketika naiknya posisi PDIP ke nomor satu disaat Megawati datang ke Pusat Tabulasi Nasional. Padahal sebelumnya PDIP berada pada posisi kedua di bawah Golkar. Ini kan menimbulkan keraguan di masyarakat apakah data yang dikeluarkan ini akurat," katanya.Namun, ia mengaku belum melihat ada indikasi partai politik akan menolak hasil pemilu legislatif. "Saya masih melihat sikap mereka baru sampai dalam kritik terhadap kinerja KPU. Tapi kalau sampai parpol menolak hasil pemilu apalagi kalau yang menolak adalah parpol besar maka kita akan menghadapi krisis politik," demikian Muhammad Qodari. (mar/)