KPU Jangan Terlena Garap Penghitungan Suara Manual

Bandung - Koalisi Pemantau Pemilu (KPP) Jawa Barat mengingatkan agar fokus perhatian KPU tidak tertuju semata pada perhitungan suara melalui perangkat Teknologi Informasi (TI) sehingga perhatian pada rekapitulasi perhitungan suara lewat manual terabaikan. Sebab nantinya rekapitulasi penghitungan suara secara manual yang akan dipakai jika terjadi perbedaan hasil perhitungan antara keduanya.Hal itu diungkapkan oleh Koordinator KPP Jabar, Wirawan, pada wartawan dalam ketika mengumumkan laporan pemantauannya pada hari pelaksanaan pemungutan suara di Jawa Barat, Kamis (8/4/2004). "Faktanya perhatian publik tertuju pada perhitungan suara secara elektronik, sementara di lapangan rekapitulasi penghitungan suara secara manual tersendat," katanya.Wirawan mengakui bahwa hal ini di luar perkiraan pihaknya. Permasalahan yang muncul dari pemantauan pihaknya di 350 TPS yang terdapat di 6 kabupten di Jawa Barat menunjukkan ketidaksiapan petugas PPS dan TPS ketika rekapitulasi perhitungan data dilakukan. "Hal ini di luar perkiraan kita, ternyata permasalahan muncul bukan pada saat proses pencoblosan, tapi pada rekapitulasi penghitungan suara," katanya.Dari pemantauan KPP, umumnya partisipasi publik cukup tinggi pada pelaksanaan Pemilu dengan tingkat kehadiran masyarakat rata-rata 90 persen dari Daftar Pemilih Tetap. "Tapi di Pemilu sekarang hal itu tidak berbanding lurus dengan kapalibitas petugas TPS dan PPS," kata Wirawan.Pihaknya menduga bahwa kondisi tersebut terjadi karena KPU lebih memfokuskan sosialisasi Pemilu 2004 terutama ditujukan pada pemilih. "Ternyata metode rekapitulasi penghitungan suara malah luput. Proses pencoblosan lancar tetapi proses penghitungannya yang tersendat," katanya.Dari pantauan KPP pada pelaksanaan Pemilu 2004 pada 350 TPS di Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan, terdapat persepsi beragam dari petugas KPPS untuk pengisian formulir rekapitulasi perhitungan suara."Yang paling banyak terjadi petugas PPK terpaksa mengembalikan lagi formulir isiannya ke petugas PPS untuk dihitung ulang," katanya. (nrl/)