LBH Pers Dorong Instansi Pemerintah Hapus Anggaran bagi Wartawan

Jakarta - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mendorong instansi-instansi pemerintah untuk menghapus pos anggaran bagi wartawan. Sebab wartawan bekerja untuk kepentingan publik.

"Kita bersama rekan-rekan AJI (Aliansi Jurnalis Independen) sudah menolak bahwa instansi-instansi menyediakan anggaran itu," kata Direktur Eksekutif LBH Pers Hendrayana di Kantornya, Jl Soepomo, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (30/12/2009).

Hal itu dikatakan Hendrayana menanggapi acara jumpa pers akhir tahun Depkominfo yang diisi dengan bagi-bagi HP kepada wartawan. Acara tersebut dilangsungkan di Gedung Depkominfo, Selasa (29/12) kemarin.

Menurut Hendrayanana, wartawan meliput dan menyampaikan informasi atas kepentingan publik. Sehingga setiap pemberitaan tidak diperbolehkan adanya imbalan atau suap dari narasumber.

"Saya sudah lihat kemarin sudah diusulkan di Pemda DKI untuk menghapus pos anggaran kepada wartawan," ujar Hendrayana.

Di daerah di luar Jakarta, lanjut Hendrayana, fenomena 'amplop' terselubung itu masih banyak dan cukup mengundang keprihatinan. Kepada kalangan jurnalis, Hendrayana mengimbau untuk menjaga independensi dalam membuat berita.

"Ya, mari kita jaga independensi saja dalam pemberitaan," ajaknya.

(irw/nvc)