Pembagian Mobil Dinas Mewah Dikhawatirkan Dicontoh Pejabat Daerah

Jakarta - Wakil Ketua DPD Laode Ida menilai pembagian mobil dinas baru yang mewah akan menjadi preseden buruk bagi penghematan uang negara. Kebijakan pembagian mobil dinas baru diyakini akan diikuti pejabat daerah. Karena itu penting untuk diatur standarisasi pengunaan keuangan negara.

"Mobil Camry itu sudah cukup mewah. Kenapa harus dapat mobil yang lebih mewah lagi? Kalau pejabat di pusat tidak berikan contoh yang baik dan hemat, ini akan jadi preseden buruk pada pejabat daerah-daerah," kata Laode kepada detikcom, Rabu (30/12/2009).

Menurut Laode, SBY harus memulai memberi contoh riil untuk program penghematan keuangan negara. Sebab, jika wacana penghematan hanya berhenti pada tataran ide, tidak direalisasikan oleh SBY sebagai simbol pejabat tertinggi di negeri ini, akan menjadi contoh buruk bagi program penghematan nasional.

"Harusnya presiden memberi contoh. Presiden dipilih bukan untuk mengkonsumsi uang rakyat, tetapi melayani. Jangan pemborosan uang negara untuk melayani diri sendiri. Hakikat pejabat negara itu bukan untuk bermewah-mewah, tetapi melayani," papar Laode.

Laode yakin jika SBY bersikap tegas untuk membatalkan mobil dinas mewah ini akan mendapat simpati publik bahwa SBY masih punya kepekaan sosial. Sebab untuk membatalkan, SBY hanya tinggal memerintahkan bawahannya untuk meninjau ulang kebijakan mobil dinas Toyota Crown Royal Saloon.

"Ini tinggal Pak SBY bilang batalkan, batal semua. Jadi kita lihat saja kebijakannya seperti apa," paparnya.

(yid/iy)