"Mobil itu terlalu mewah. Saya merasa tidak layak menerima mobil mewah itu di tengah kondisi rakyat yang masih banyak yang kesusahan. Saya akan kembalikan mobil itu pada awal Januari tahun depan," kata Laode kepada detikcom, Rabu (30/12/2009).
Menurut mantan aktivis LSM ini, pejabat diberi mandat oleh rakyat karena bertugas melayani rakyat, bukan untuk bermewah-mewahan. Atas dasar itulah, Laode meminta kepada pemerintah untuk melakukan standarisasi pengunaan keuangan negara agar tidak dihamburkan untuk kepentingan kemewahan para pejabatnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Laode menilai mobil dinas yang lama, Toyota Camry, sudah sangat layak. Apalagi pengunaan mobil dinas itu hanya di Jakarta. Sementara lalu lintas Jakarta juga tidak menghendaki kecepatan yang tinggi karena kemacetan yang selalu terjadi.
"Uang Rp 1,3 miliar yang menjadi harga mobil dinas baru itu lebih dari 3 kali lipatnya harga Camry. Kalaupun mau ganti, ya tetap Camry lah. Atau kalau mau hemat, Camry yang 5 tahun terakhir saja, sambil ditambah apa yang perlu diperbaiki," papar Laode.
"Apalagi mobil itu kan hanya digunakan di Jakarta, kalau ke daerah kan nggak dibawa. Jadi saya kira kita jangan mengumbar kemewahan di tengah kesusahan rakyat lah," pungkasnya.
Penolakan yang sama, sebelumnya, juga disampaikan Wakil Ketua DPR Pramono Anung. Bahkan Fraksi PDP mengimbau pimpinan DPR agar menolak mobil mewah tersebut.
(yid/iy)











































