Pemantau di Jateng-DIY Desak KPU Diganti

Jakarta - JAMPPI (Jaringan Masyarakat Pemantau Pemilu Indonesia) Jateng-DIY ikut mendesak KPU agar diganti. Karena, mereka menemukan banyaknya kasus yang membuat keabsahan pemilu diragukan. Kasus tersebut tersebar di 10 daerah di Jateng-DIY."Saat memantau pemungutan suara kami menurunkan 16.000 relawan di 16 daerah. Berdasarkan pantauan ribuan relawan kami, 10 dari 16 daerah di Jateng-DIY bermasalah," kata Koordinator JAMPPI Jateng-DIY ketika ditemui detikcom di kantornya, Jl. Tlogobayem Semarang, Kamis (08/04/2004).Ke-10 daerah bermasalah yang dicatat oleh pemantau yang dibidani PB PMII Pergerakan Mahasiswa Islam Indoesia) ini diantaranya, Banyumas, Pati, Solo, Salatiga, Rembang, Tegal, Klaten, Semarang, Boyolali, dan Brebes. Di daerah-daerah tersebut kasusnya bermacam-macam."Misalnya, di Banyumas, ada surat suara yang rusak tapi tetap digunakan untuk pencoblosan. Ada juga yang berkampanye tersembunyi saat pencoblosan, dan pemantau tidak bisa mencoblos. Di Pati lain lagi. Di sana, Kepala Desa ikut menghitung layaknya KPPS," tutur Suparno.Masalah-masalah tersebut, kata dia, dapat berefek buruk pada proses penghitungan suara yang sampai kini masih berjalan. Terutama karena dilanggarnya beberapa aturan yang sudah ditetapkan KPU."Apalagi, ketika kasus tertukarnya surat suara yang kemudian tetap dihitung oleh KPPS dengan atau tanpa coblosan ulang. Hal ini terjadi di Salatiga, Pati, Rembang, Solo, Klaten, Tegal, Brebes, Semarang, dan Boyolali," papar suparno.Karena itu, tambahnya, tidak salah jika sebagian kalangan meragukan kerja dan hasil pemilu. Pemilu tak sesukses dan seindah yang dibayangkan. Hal ini merupakan bukti bahwa KPU tak bisa menyelenggarakan pelaksanaan pemilu dengan baik."Kami meminta sebaiknya KPU diganti saja dengan yang lebih profesional. Kami juga mengecam parpol dan caleg yang melakukan serangan senja, gaya baru dalam money politics dimana mereka membagi-bagikan uang saat senja hari," tegas Suparno.Terakhir, lanjutnya, JAMPPI Jateng-DIY menyayangkan tindak anarkhis dan teror oleh massa parpol sebagaimana terjadi di Sragen, Wonogiri, dan Sukoharjo. Mereka tidak seharusnya melakukan tindakan itu hanya karena partainya dan calegnya kalah dalam pemilu 2004. (zal/)