.webp)
"DPD mempersoalkan pembangunan kelistrikan terutama di daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam," kata Ketua DPD Irman Gusman saat menyampaikan catatan DPD Menyambut Tahun 2010 di Lobi DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (29/12/2009).
Irman berharap pemerintah lebih serius mengurus persoalan listrik. Pemadaman bergilir sudah cukup menyiksa rakyat di sejumlah wilayah di tanah air. "Krisi listrik yang berujung pada pemadaman bergilir diharapkan segera berakhir ditahun 2010," harap Irman.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"DPD menunggu langkah kongkrit pemerintah serta perincian jelas UU No 20 Tahun 2002 tentang kelistrikan yang menyatakan usaha penyediaan listrik dikuasai negara," pinta Irman.
Selain kelistrikan, DPD juga melakukan kompilasi permasalahan infrastruktur dasar jalan dan jembatan di daerah-daerah. Permasalahan yang mendominasi dinilai pada kualitas jalan yang menurun di sejumlah daerah.
"Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur harus terkoordinasi antara pemerintah pusat dan daerah," tutupnya.
DPD Tolak UN
DPD dalam catatan akhir tahunnya juga menyinggung soal polemik Ujian Nasional (UN). Secara tegas DPD menolak keberadaan ujian nasional (UN) karena UN dianggap telah mengurangi makna sebenarnya dari pendidikan itu sendiri.
"Secara konsisten penolakan DPD atas UN merupakan keberpihakan realitas di daerah," ujar Ketua DPD Irman Gusman dalam acara Catatan DPD RI Menyambut Tahun 2010, di DPR, Senayan, Selasa (29/12/2009).
Kebijakan UN hanya mengujikan tiga sampai lima mata pelajaran dan semuanya mengukur aspek kognitif. Ini telah mereduksi makna dan hakikat pendidikan serta mengabaikan arti penting mata pelajaran lain," jelasnya.
Menurut Irman, ada hal-hal lain di luar akademik yang perlu diperhatikan dalam menentukan kelulusan siswa didik. Salah satunya seperti nilai spiritual dan emosional. "Sehingga kita
ingin merubahnya," usulnya.
(van/yid)
