JPRR: Saat Pencoblosan Banyak Terjadi Pelanggaran

Jakarta - Laporan sementara Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat (JPPR) menyebutkan masih terjadi money politics saat pemungutan suara. Selain itu masih terjadi kampanye oleh aktivis PKS di saat pencoblosan. Praktek money politics itu menurut JPPR terjadi di kabupaten Bariton Selatan, Kalteng dimana seorang caleg dari Partai Golkar memberikan uang kepada relawan pemantau dari Forum Rektor yang juga cucunya. Uang tersebut untuk dibagikan kepada para pemilih di TPS 03 Pasar Baringin. Sedangkan kampanye di lokasi TPS dilakukan oleh aktivis Partai Keadilan Sejahtera (PKS) . Dimana di TPS 29 kecamatan Cilaja Subang para aktivis PKS memberikan pengarahan kepada pemilih sebelum melakukan pencoblosan.Dalam siaran persnya yang diterima detikcom, Senin (5/4/2004) malam, menyatakan sejumlah atribut partai politik juga masih tampak terlihat pada saat pemungutan suara. Seperti yang terjadi di TPS 8 kecamatan Teweh Tengah, Barito Utara sekitar 10 orang pengunjung dan seorang saksi parpol dari Partai Golkar masih mengenakan atribut parpolnya. Hal yang sama juga terjadi di TPS Deso Lemo yang lokasinya berdekatan.Laporan lainnya menyebutkan, di Sorong Irian Jaya seorang PNS dipaksa melakukan pencoblosan di TPS khusus PNS yang dibuat di lingkungan kantor Pemda. "Pemilih tidak kuasa menahan atasan mereka yang rata-rata didominasi oleh orang Partai Golkar," kata mereka.Selain pelanggaran, di sejumlah TPS juga sempat terjadi kericuhan. Misalnya di Cirebon, dimana TPS 2, Astanajapura, dimana kerusuhan itu disulut oleh ketidakpuasan warga terhadap bilik suara yang terbuka sehingga kegiatan pencoblosan menjadi terbuka. "Keributan juga terjadi TPS 17 Palangkaraya, dimana ada orang mencoblos dua kali, sehingga menimbulkan keributan dan ancaman. (mar/)