Perlu Saksi Lain Untuk Perjelas Posisi Boediono

Jakarta - Jawaban mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono dinilai Pansus Angket Century kurang memuaskan. Perlu dihadirkan beberapa saksi lagi untuk memperjelas posisi Boediono dalam kasus bailout Bank Century.

"Mana mungkin mengeluarkan disposisi tidak tahu ada surat dari Bank Century. Harus kita tanyakan Zainal Abidin (Direktur Direktorat Pemeriksaan BI) dan Siti Fajriah," kata anggota pansus di FPPP M Romahurmuzy di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (22/12/2009).

Menurut Romi, sebagai Gubernur BI, Boediono seharusnya tahu persis proses bailout Century dan mengetahui setiap tahap kebijakan yang diambilnya.

"Yang mengeluarkan kebijakan harus bertanggungjawab," tegasnya.

Sependapat dengan Romi, Wakil Ketua Pansus Gayus Lumbun menyatakan kekecewaannya. Boediono dinilai seperti lepas tangan. Boediono seharusnya tidak membentuk Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK).

"Saya tidak sependapat dengan apa yang disampaikan. KK (komisite koordinasi) penting karena lahir sebelum KSSK. Jenderal itulah yang bertanggungjawab," ujarnya.

Menurut Gayus, pembentukan KSSK atas sepengetahuan Boediono dan karena itulah seharusnya Boediono yang paling bertanggungjawab.

"Karena produknya ada, maka penanggungjawabnya pimpinannya," imbuhnya.

Boediono dalam jawabannya kepada Pansus menyatakan kalau pembentukan KSSK sudah tepat karena memang diperlukan saat itu dalam kondisi mendesak.

Pernyataan Boediono itupun berbeda dengan hasil audit BPK yang menyatakan kalau KK sebagai cikal bakal KSSK dan tidak ada dasar hukumnya.

(gus/nwk)