Pansus Century Diminta Tak Jadi Alat Bargaining Politik

Jakarta - Sejumlah pihak yang dianggap mengetahui aliran bailout ke Bank Century, termasuk Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani akan dipanggil oleh Pansus Angket Century. Pansus diminta tidak menjadi alat bargaining politik.

"Sampai saat ini kita trust pada Pansus, tapi Pansus tidak boleh memanfaatkan ini untuk kepentingan politiknya," kata Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Arip Mustopha dalam diskusi yang digelar di Kantor PB HMI, Jl Diponegoro 16 A, Jakarta Pusat, Minggu (20/12/2009).

Sementara itu terkait imbauan Pansus Angket Century untuk menonaktifkan Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani juga perlu didukung. Sebagai pejabat negara menurutnya pilihan nonaktif adalah pilihan bijak.

"Imbauan Pansus (untuk nonaktif) kami lihat sebuah terobosan dalam hal etika kekuasaan. Itu sangat bagus dan perlu didukung," ujarnya.

Menurutnya, kasus Century kini sudah menjadi polemik besar yang menyangkut nama-nama pejabat negara. Karena itu pejabat yang tersangkut tidak bisa konsentrasi dan bekerja efektif. Sehingga pilihan nonaktif adalah pilihan bijak.

"Dari sisi itu sebenarnya opsi penonaktifan yang diberikan Pansus cukup bijak," pungkasnya.
(Rez/anw)