Warga: Imbauan Sri Mulyani - Boediono Nonaktif Berlebihan & Berbahaya

Jakarta - Pansus Hak Angket Century mengimbau Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Wakil Presiden (Wapres) Boediono nonaktif menghadapi pemeriksaan mereka. Namun beberapa warga menilai hal itu terlalu berlebihan.

Seperti yang disampaikan Adel (20), mahasiswi semester 5 Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Trisakti kepada detikcom di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Minggu (20/12/2009).

"Saya lihat di TV, SBY bilang jangan dinonaktifkan. Saya sih setuju. Kalau dinonaktifkan itu berlebihan. Karena memegang perekonomian, kalau dinonaktifkan akan berbahaya. Kalau periksa ya periksa aja," ujar Adel.

Jangan sampai, imbuh gadis berkulit putih ini, tuntutan penonaktifan ini dimanfaatkan orang-orang yang memang mempunyai maksud dan tujuan tertentu dengan nonaktifnya kedua orang itu.

Suara serupa juga disampaikan Arismunandar (60), mantan pengacara. Menurutnya, tak perlu kedua orang tersebut dinonaktifkan karena bisa membagi waktu.

"Itu (penonaktifan) amat sangat nggak perlu. Tidak ada gangguan keduanya tetap menjabat sebagai Menkeu dan Wapres dan diperiksa.

Keduanya orang pinter banget, saya yakin bisa membagi waktu," imbuh Aris yang ditemui di kawasan Senayan ini.

Tak perlu penonaktifan juga disuarakan mahasiswa Universitas Indonesia, Jacky dan Lutfi. Kedua mahasiswa semester 1 Fakultas Kedokteran ini memandang tidak perlu nonaktif kedua orang
tersebut.

"Kami sudah pernah diskusikan hal ini dalam sebuah forum. Hasilnya menurut kami tidak perlu dinonaktifkan. Kalau mau periksa ya periksa saja. Kalau dinonaktifkan akan berdampak besar pada negara," ujar Jacky yang mengenakan jaket almamater kuning di Senayan.

"Kedudukan mereka kan cukup krusial. Akan berdampak langsung pada negara kalau mereka dinonaktifkan. Berbahaya," timpal Lutfi.

Sementara pendapat pro penonaktifan dilontarkan Ibnu (62), pensiunan perusahaan ekspedisi muatan kapal laut. Sri Mulyani dan Boediono menurutnya perlu untuk nonaktif.

"Untuk melancarkan pemeriksaan. Kalau di Jepang, itu sudah mundur dari dulu. Tapi kalau keduanya bisa menjamin membagi waktu antara tugasnya sebagai pejabat negara dan pemeriksaan Pansus, pilihan untuk bertahan adalah sah-sah saja," ujarnya.

(nwk/nrl)