Logistik Masih Kurang, Pemilu di Bali Tetap Serentak
Minggu, 04 Apr 2004 15:17 WIB
Denpasar -
Pemilu di Bali akan berlangsung serentak Senin (5/4/2004). Semua logistik Pemilu telah terdistribusi ke PPS. Namun ada kendala, berapa KPU Kabupaten/Kota di Bali kekurangan formulir penghitungan suara (C-2) dan tinta. Demikian disampaikan Anggota KPU Bali IK Lanang Perbawa usai memantau pembangunan TPS (tempat pemungutan suara) wilayah Kota Denpasar, di sekretariat KPU Bali, Jalan Tjok Agung Tresna, Dempasar, Minggu (4/4/2004).Lanang mengatakan, logistik pemilu seperti kertas suara, bilik suara, surat suara untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota sudah 100 persen terdistribusi ke KPU se-Bali. Hanya saja, KPU Kabupaten Buleleng, Karangasem, Jembrana dan Kota Denpasar kekurangan formulir C-2. "Formulir C-2 sudah terdistribusi tapi masih kurang. Namun masing-masing KPU tersebut telah mengambil inisiatif untuk memperbanyak formulir tersebut. Diharapkan, malam ini semua logistik termasuk formulir tersebut telah terdistribusi ke masing-masing PPS," katanya. Selain kekurangan formulir C-2, Lanang mengatakan, KPU Kabupaten/Kota se-Bali juga mengalami kekurangan tinta. "Isi semua tinta tidak sama. Ada yang terisi 3/4 bahkan setengahnya. Sebagai antisipasi kita akan mengganti penggunaan tinta dengan memotong kartu pemilih. Langkah ini juga untuk mengantisipasi pemilih yang curang dengan memilih di dua atau lebih TPS," kata Lanang.Kekurangan formulir C-2 dan tinta diakui KPU Kota Denpasar dan KPU Buleleng. Ketua KPU Kota Denpasar I Made Gede Rai Misno kekurangan tersebut diantisipasi dengan cara mem-fotokopi formulir yang asli. "Kita kerjakan sampai pukul 04.00 pagi tadi," kata Misno.Awas Pemantau LiarPada Pemilu 2004 ini, pemilih di Bali mencapai 2.475.016 orang. Jumlah TPS yang tersebar di Bali Mencapai 9.365. Lanang mengatakan, pemantau yang akan bertugas mengawasi pencoblosan besok Senin (05/04/04) berjumlah 2.240 orang dari 28 LSM. Pemantau asing sebanyak 20 LSM, seperti Uni Eropa, Kedubes Jepang, IRI sementara pemantau lokal dari 8 LSM, seperti Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Transparency International Indonesia (TII) dan Forum Rektor Indonesia. "Kepada seluruh pemantau dan masyarakat untuk awas dengan pemantau yang tidak terdaftar di KPU Bali. Jika ada pemantau yang berkeliaran di TPS-TPS tanpa terdaftar di KPU Bali maka lembaga pemantau tersebut kami anggap liar," tegasnya.
(asy/)
Anda menyukai artikel ini
Artikel disimpan










































