“Pidato Pak SBY sangat luar biasa. Pidato tersebut merupakan solusi global bagi tercapainya kesepakatan yang selama ini diprediksi akan mengalami jalan buntu. Apa yang dilakukan beliau di sana sangat membanggakan bagi kita sebagai rakyat Indonesia,” ujar Ketua Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup DPP Partai Golkar Ade Komarudin melalui siaran pers yang diterima detikcom, Sabtu (19/12/2009).
“Bagaimana tidak bangga, negara-negara maju sangat mengharapkan Presiden Indonesia sebagai jembatan untuk mempertemukan perbedaan kepentingan negara-negara maju dan berkembang,” katanya.
Menurut Ade, sikap Indonesia yang mendorong negara-negara maju dan berkembang untuk melakukan dan memberikan hal yang lebih demi tercapainya konsensus di Kopenhagen, menunjukkan betapa besarnya peranan Indonesia menjembatani perbedaan kepentingan negara-negara maju dan berkembang.
“Kesepakatan yang dicapai pada KTT Perubahan Iklim, tidak lepas dari peran aktif Indonesia. Beliau memainkan peranan yang demikian besar pada KTT Iklim Kopenhagen,” puji Ade.
Dijelaskan oleh Ade, tidaklah mudah untuk mencapai kesepakatan penurunan emisi gas karbon (CO2) mengingat demikian besarnya perbedaan kepentingan antara negara industri maju dengan negara berkembang. Lebih lanjut Ade mengungkapkan, bahwa komitmen Indonesia dalam penurunan emisi gas karbon (CO2) hingga 26 persen sampai dengan tahun 2020, harus dijadikan contoh bagi negara-negara industri maju.
“Indonesia bukan negara penghasil emisi gas karbon terbesar, tapi berani menargetkan penurunan hingga 26 persen. Semestinya negara-negara maju melakukan lebih besar ketimbang Indonesia. Kesadaran negara-negara industri maju terhadap pemanasan global tampak kurang bila melihat alotnya perundingan,” jelasnya.
Partai Golkar, katanya, mendukung setiap langkah yang diambil pemerintah Indonesia dalam menurunkan emisi gas karbon (CO2). “Kami mendukung setiap langkah yang diambil pemerintah dengan catatan kepentingan nasional harus diutamakan. Jangan sampai apa yang kita lakukan untuk kepentingan global, bangsa Indonesia tidak memperoleh manfaat,” tutur Ade.
“Indonesia harus memperoleh fasilitas pendanaan dari negara-negara industri maju terkait mitigasi dan adaptasi,” tutupnya.
(ape/ape)











































