Tolak Penonaktifan, SBY Tidak Mau Disetting Parlemen

Jakarta - Langkah Presiden SBY menolak imbauan penonaktifan Menkeu Sri Mulyani dan Wapres Boediono dinilai sebuah langkah tepat. Jika imbauan tersebut dituruti, Presiden hanya akan terjebak pada skenario DPR.

"Presiden sudah jelas nggak mungkin akan menonaktifkan. Kalau itu dilakukan, justru membuat dianggap terlalu kompromi pada setting parlemen," kata pengamat politik dari UGM Ari Sujito, saat berbincang lewat telepon, Jumat (19/12/2009) malam.

Ari juga melihat langkah SBY sebagai sikap untuk melokalisir permasalahan. Ia tidak ingin terjebak terlalu lama pada polemik penonaktifan Sri Mulyani dan Boediono. Sebaliknya, SBY ingin publik kembali fokus pada proses hukum di KPK dan isu perpecahan di Golkar.

"Lagipula permintaan pansus itu nggak ada dasar hukumnya. Pemakzulan baru bisa dilakukan kalau ada pidana," tegasnya.

Ke depan, Ari meyakini pansus juga akan melakukan manuver-manuver politis lain. Tujuannya agar ada kesepakatan politis yang menguntungkan partai.

Namun, ia juga mengingatkan, kubu SBY juga tidak akan menurut begitu saja. Demokrat akan tetap bersikap resisten sambil menunggu saat yang tepat untuk 'membalas dendam'.

"Nanti kemungkinan akan muncul serangan balik. Semua elit politik yang memanfaatkan hak angket punya kartu truf masing-masng. Kita tunggu saja," pungkasnya.
(mad/mad)