SBY Minta Pansus Angket Century Bekerja Rasional

Kopenhagen - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menolak imbauan pansus angket Century DPR untuk menonaktifkan Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani. Sebaliknya, SBY punya imbauan tersendiri bagi pansus, yakni harus bekerja secara terbuka dan rasional.

"Harapan saya sebagai kepala negara, turut kiranya Pansus Angket Century bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Dan bisa menjelaskan duduk perkara secara objektif, terbuka dan bisa diikuti rakyat secara rasional," kata Presiden SBY saat jumpa pers di Kopenhagen, Denmark, di sela-sela acara KTT Perubahan Iklim, Jumat (18/12/2009). Jumpa pers ditayangkan langsung oleh Metro TV.

Selain itu, SBY juga mengajak semua pihak untuk menghormati UUD 1945 dan aturan hukum negara. Dalam demokrasi, kebebasan memang harus dijunjung tinggi, tapi aturan hukum juga berada di sisi lain yang patut dihormati.

"Kebebasan di satu sisi, dan rule of law maupun rule of the game di sisi lain. Itulah kematangan kita berdemokrasi," imbuhnya.

Tidak lupa, dalam kesempatan tersebut, SBY juga meminta agar seluruh pihak bekerja secara proporsional dan akuntabel. Sebab, semua tindakan yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan pada seluruh rakyat dan pada konstitusi negara.

"Kemudian harapan saya sekali lagi menghadapi semua ini, Wapres dan Menkeu dapat menjalankan tugasnya agar pasar tidak terguncang. Pemerintahan tidak terganggu yang dampaknya yang akan menerima adalah rakyat kita," jelas SBY.

Terkait imbauan agar Sri Mulyani dan Boedino nonaktif, SBY menegaskan hal tersebut tidak perlu. Jika itu dituruti, maka akan menciptakan preseden buruk dalam kehidupan bernegara maupun kegiatan pemerintahan.

"Apa yang saya sampaikan ini penting bagi kepastian hukum, terutama bagi tegaknya konstitusi dan kerangka bernegara yang harus sama-sama kita junjung tinggi," tutupnya. (mad/mad)