Keputusan Pansus Soal Imbauan Nonaktif Terlalu Mewah

Jakarta - Keputusan rapat Pansus Angket Bank Century yang mengimbau Boediono dan Sri Mulyani untuk menonaktifkan diri dari jabatannya sebagai wapres dan menkeu, dinilai terlalu mewah. Jika hanya mengeluarkan imbauan, rapat-rapat kerja dan dengar pendapat di Dewan juga bisa menghasilkan keputusan seperti itu.

"Substansinya tidak keliru, tapi ruangnya kurang pas. Terlalu mewah untuk diputuskan di rapat sekelas Pansus Angket DPR," kata pengamat hukum tata negara Irman Putra Sidin saat berbincang dengan detikcom, Jumat (18/12/2009).

Irman menjelaskan, penonaktifkan menteri dan wapres adalah hak prerogatif Presiden. Artinya, Sri Mulyani dan Boediono sebagai pembantu Presiden yang hanya taat pada perintah atasannya, bisa saja mengabaikan imbauan pansus.

Jika demikian, Irman khawatir imbauan itu justru kurang sehat bagi pembangunan parlemen ke depan. "Bagaimana kalau tidak mau menerima rekomendasi? Yang kehilangan wibawa kan pansusnya. Kalau terlalu sering mengeluarkan imbauan, parlemen akan terdegradasi dari kekuasaannya," jelas Irman.

Irman mecontohkan, rekomendasi Komisi IX DPR kepada pemerintah untuk mencabut izin RS Omni International sampai sekarang juga tidak diindahkan oleh menteri kesehatan.

"Nanti imbauan dan rekomendasi bisa turun sekalas Dirjen, Bupati, Camat. Dan jika itu tidak diindahkan juga gimana?" ujar dia.

Menurutnya, imbauan penonaktifan Boediono dan Sri Mulyani lebih baik menjadi pernyataan politik dari masing-masing parpol. Tidak perlu diputuskan dalam rapat pansus angket yang merupakan forum penyelidikan tertinggi oleh rakyat.

"Ngomong di media juga bisa," tandasnya.

(lrn/lrn)