Presiden: Negara Maju Harus Berbuat Lebih Nyata

Brussel - Negara-negara maju harus berbuat lebih banyak dan lebih nyata untuk membantu negara berkembang dalam menyelamatkan planet bumi, serta diwujudkan dalam semangat kemitraan.

Hal itu disampaikan presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dalam jumpa pers bersama Presiden Komisi Eropa Jose Manuel Barroso pasca pertemuan bilateral RI-UE di Gedung Berlaymont, Brussel (14/12/09).

Sebelumnya Barroso mengatakan bahwa peran Indonesia dalam isu perubahan iklim sebagai sumbangan berharga. Mulai dari Bali Road Map hingga penyiapan KTT Kopenhagen.

"Peran Indonesia penting. Personal leadership presiden RI, dibuktikan sejak Bali Road Map menuju penyiapan KTT Perubahan Iklim adalah jembatan penting, yang dimainkannya dalam rangka mencapai upaya final hasil kesepakatan negara maju dan negara berkembang. Peran itu menjadi sumbangan berharga," ujar Barroso.

Barroso menyambut baik tekad Indonesia untuk mereduksi emisi karbon 26% pada 2020.

UE siap untuk membayar "fair share" sebesar EUR100 miliar per tahun untuk membantu negara-negara berkembang menanggulangi perubahan iklim, namun negara-negara berkembang harus terlebih dulu menunjukkan komitmen serius.

Selain dengan Barroso, dalam kesempatan singkat itu presiden Yudhoyono juga telah melakukan pertemuan dengan sejumlah pejabat tinggi Uni Eropa.

Turut mendampingi antara lain Mensesneg Sudi Silalahi, Menlu Marty Natalegawa, Menteri Lingkungan Hidup Gusti Hatta, Dubes RI untuk Belgia, Luksemburg dan Uni Eropa Nadjib Riphat Kesoema dan Dirjen Amerika-Eropa Deplu Retno LP Marsudi.

Agenda Barroso-Yudhoyono

Dua agenda pokok yang dibicarakan dalam pertemuan Kepala Negara RI dan Presiden Komisi Eropa adalah meningkatkan kemitraan RI-Uni Eropa pasca ditandatanganinya payung kerjasama Framework on Partnership and Cooperation Agreement (Perjanjian Kerangka Kerja Mengenai Kemitraan dan Kerjasama) di Jakarta (9/11/2009).

Kerjasama baru RI-UE ini meliputi bidang politik, HAM, perdagangan, pariwisata, pendidikan serta hal praktis lainnya. Kerjasama ini merupakan yang pertama antara UE dengan salah satu negara ASEAN. Saat ini Deplu RI telah menyiapkan rangkaian konkret paket kerjasama untuk masa mendatang sesuai perjanjian.

Agenda pembicaraan kedua menyangkut langkah-langkah konkrit untuk menyiapkan hasil-hasil KTT Perubahan Iklim di Kopenhagen, 17-19 Desember ini agar berlangsung sukses.

Kemajuan baru pasca Protokol Kyoto diharapkan menjadi kesepakatan yang dapat mengikat bagi negara maju maupun negara berkembang dalam semangat kemitraan.

Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa menyatakan bahwa komitmen diplomasi Indonesia dalam rangka perubahan iklim ini mendapat pengakuan serta sambutan positif, baik dari negara maju maupun negara berkembang, di mana Indonesia berperan menyukseskan hasil-hasil KTT tersebut.

Sementara itu, Dubes Nadjib Riphat Kesoema menyatakan bahwa pertemuan Presiden RI dengan Presiden Komisi Eropa telah memberikan pijakan baru bagi hubungan RI-UE di masa mendatang.

"Tidak saja komitmen bilateral, namun juga komitmen global dalam rangka menyelamatkan bumi kita," terang Nadjib.

Pertemuan Presiden RI dan Presiden Komisi Eropa menurut Korfungsi Pensosbud PLE Priatna berlangsung dalam suasana hangat dan tepat, bertepatan dengan momentum UE memiliki rumah baru dan struktur baru per 1/12/2009, yakni dengan kelengkapan Presiden Tetap Dewan Eropa (Herman van Rompuy).

Sesuai Traktat Lisbon, Presiden Dewan Eropa dibantu seorang Wakil Presiden (Catherine Asthon), Menteri Luar Negeri serta Presiden Komisi Eropa dan 26 komisioner anggota kabinet setingkat menteri.

(es/es)