Panitia Bienalle X-Yogya Nilai Tindakan Satpam UGM Berlebihan

Yogyakarta - Panitia Biennale X menyayangkan insiden yang terjadi di Bundaran Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Penahanan dan pemeriksaan surat perizinan seharusnya bukan terhadap seniman tapi kepada panitia.

"Kasus yang menimpa karyawan dari seniman pematung Ismanto di Bundaran UGM itu sebagai praktek birokrasi yang tidak humanistis," kata Koordinator Program Bienalle X-Jogja, Kusen Alipah kepada wartawan di sekretariat Taman Budaya Yogyakarta (TBY) di Jl Sriwedani, Yogyakarta, Rabu (16/12/2009).

Kusen mengatakan, seharusnya pihak UGM tidak memaksa seniman untuk terlibat dalam permasalahan periinan tersebut. Hal itu seharusnya ditanyakan kepada panitia. "SKK tidak perlu bertindak seperti itu. Ini merupakan kasus ketiga yang terjadi di Kota Yogyakarta setelah beberapa karya seni peserta yang diamankan Satpol PP," katanya.

Menurut Kusen, sesuai dengan petunjuk yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Sleman, Bundaran UGM merupakan wilayah hukum Pemda Sleman. Sedang pengelolaannya merupakan kewenangan Kimpraswil Kota Yogyakarta.

Dalam kasus ini kata Kusen, pihaknya tidak tahu menahu soal kepemilikan tanah di Bundaran UGM itu. Sebab pada dasarnya, wilayah itu memang wilayah tak bertuan. Pihak Pemkab Sleman maupun Pemerintah Kota Yogyakarta juga tidak bisa memastikan kepemilikan Bundaran UGM.

"Kami hanya berpegangan kepada izin dari Dinas Pariwisata Provinsi. Sampai kejadian ini baru jelas bagi kami, siapa yang memiliki Bundaran UGM itu," katanya.

Meski UGM punya hak penuh terhadap bundaran itu, namun Kusen menganggap sikap Satpam UGM sangat berlebihan. "Meski ada persoalan miss di sini, seharusnya pihak UGM-lah yang menghubungi panitia, bukan menahan seniman. Ini kemudian jadi persoalan arogansi," pungkas dia.

(bgs/djo)