.webp)
"Pemerintah segera menyediakan standar perlindungan hak TKI dan BMI dan anggota keluarganya dengan segera meratifikasi Konvensi Migran 1990," ujar Hadi, anggota Aliansi Rakyat untuk Ratifikasi Konvensi Migran 1990 (ARAK'90).
Hal ini dikatakannya pada jumpa pers untuk menyambut Hari Pekerja Migran Internasional di kantor Komnas HAM Perempuan, Jl Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/12/2009).
Konvensi ini diharapkan bisa menjadi payung hukum terhadap para BMI dan juga sebagai kebijakan negara untuk melindungi warga negaranya.
"Jika tidak, negara gagal melindungi mereka yang ikut serta melembagakan kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi," katanya.
Hadi juga menyorot tentang sistem migrasi buruh Indonesia yang tidak
mempunyai standar perlindungan. "Misalnya UU No 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri. UU itu lebih menekankan pada bisnis administratif ketimbang memberikan perlindungan hukum bagi TKI," tuturnya.
Selain itu, Hadi juga mengharapkan agar pemerintah dapat membubarkan terminal khusus TKI di Bandara Soekarno-Hatta.
"Mereka mengalami kekerasan, eksploitasi dan pungutan liar di terminal kedatangan TKI Soekarno-Hatta dan selama di perjalanan pulang ke kampung halaman," jelasnya.
Berdasarkan data dari BNP2TKI pada 2008, lebih dari 45.250 kasus buruh migran. 8.742 orang mengalami sakit akibat kerja, 3.797 orang tidak mendapatkan gaji, 3.497 orang mengalami penganiyaan, 1.889 orang mengalami pelecehan seksual dan 367 orang hamil.
Pada 18 Desember 2009 mendatang, dunia akan memperingati Hari Migran Internasional. Bagi Indonesia, perayaan ini adalah perayaan untuk jutaan pekerja migran Indonesia yang berjuang untuk penghidupan dan impian tentang masa depan.
(fiq/nik)
