Petugas Haji Dilarang Pulang Bareng Jamaah Kloter

Jeddah - Para petugas nonkloter sudah mendapatkan pemenuhan hak-haknya. Karenanya, mereka harus sungguh-sungguh melaksanakan tugas sesuai kontrak sampai 2 Januari 2010 mendatang. Dengan demikian petugas dilarang pulang bersama jamaah haji kelompok terbang (kloter).

Petugas nonkloter itu dilarang pulang walaupun pada kloter yang akan pulang terdapat kursi kosong, karena ada beberapa jamaah anggota kloter yang meninggal dunia di Arab Saudi.

"Jadi petugas nonkloter tidak diperbolehkan pulang bersama kloter. Walaupun
faktanya ada seat kosong, dengan adanya jamaah yang meninggal dunia. Petugas
harus konsekuen bekerja sesuai kontrak, karena pemenuhan hak-haknya sudah
didapatkan, dan itu sampai tanggal 2 Januari 2010," kata Kepala PPIH Daerah
Daker Jeddah Subhan Cholid, di Jeddah, Senin (14/12/2009).

Menurut Subhan, bila memang ada hal yang mendesak, seperti meninggalnya anggota keluarga, kepentingan dinas yang mendesak, serta sakit yang parah, barulah petugas bersangkutan bisa diikutkan pada kloter yang pulang.

Selain itu Subhan juga meminta petugas berdisiplin dalam membawa barang bawaan sesuai, yaitu harus sesuai dengan ketentuan Garuda Indonesia berdasarkan pertimbangan keselamatan penerbangan.

"Petugas hanya diperbolehkan membawa 32 kg barang bagasi, satu tas tentengan dan kelebihan kita adalah air zamzamnya boleh 10 liter, itu saja. Yang lain tidak," jelasnya.

Subhan mengatakan, pihaknya juga tidak akan mudah begitu saja memenuhi
permintaan pindah kloter dalam jumlah besar. Selain mengganggu penyelenggaraan kepulangan, permintaan pindah kloter itu juga mengherankan karena pindah kloter ke provinsi bahkan pulau yang berbeda.

"Ya aneh saja ada ratusan jamaah dari kloter di Sumatera, pas pulangnya minta dipindah kloter yang di Jawa, begitu juga sebaliknya. Ini mengindikasikan ada yang membuat  KTP ganda, karena waiting listnya tiap provinsi berbeda, mereka memanfaatkan hal ini. Jika kita penuhi akan menjadi preseden yang buruk bagi sistem perhajian kita," imbuhnya.

Disisi lain keadaan yang demikian ini menurutnya menuntut pembenahan agar
KBIH-KBIH hanya melayani jemaah yang di wilayahnya saja, bukan jamaah yang
sampai lintas provinsi bahkan lintas pulau, yang akan mendorong upaya pembuatan KTP ganda.

(zal/nwk)