17 DPW Indonesia Timur Janji Menangkan Hatta Secara Aklamasi

17 DPW Indonesia Timur Janji Menangkan Hatta Secara Aklamasi

- detikNews
Minggu, 13 Des 2009 23:56 WIB
17 DPW Indonesia Timur Janji Menangkan Hatta Secara Aklamasi
Bali - Setelah 10 DPW se-Sumatera memberikan dukungan, malam ini giliran 17 DPW PAN se-Indonesia Timur. Mereka memberi dukungan agar Hatta Rajasa untuk memimpin PAN periode 2010-2015. Pembacaan dukungan itu dilakukan dalam acara Silaturahmi dan Deklarasi Pencalonan Hatta di Hotel Kartika Plaza, Kuta Bali.

"Kami menganggap Bang Hatta sosok yang sangat layak memimpin PAN 5 tahun mendatang oleh karena itu kami sepakat untuk meminta Bang Hatta bersedia menjadi calon Ketua Umum dan kami akan berusaha untuk menjadikan Bang Hatta terpilih secara aklamasi," kata Eurico yang didapuk menjadi perwakilan dari 17 DPW, Minggu (13/12/2009).

Menanggapi dukungan tersebut, Hatta menyatakan kesediannya untuk maju dan memimpin PAN 5 tahun mendatang. Hatta juga tidak lupa menyampaikan terima kasih atas kepercayaan dan amanat yang diberikan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Untuk membesarkan dan memajukan partai insya Allah saya bersedia jadi Ketua Umum PAN 2010-2015. Semoga kita mendapat ridho Allah dan amanat ini tidak menjadikan kita orang yang sombong dan ria," kata Hatta.

Lebih lanjut Hatta menjelaskan visi dan misinya jika terpilih sebagai Ketua Umum PAN. Hatta berjanji akan menjadikan PAN sebagai partai pengawal reformasi, karena selama ini agenda reformasi yang menjadi dasar lahirnya PAN belum semuanya tuntas dilaksanakan.

Salah satu bentuk pengawalan agenda reformasi, kata Hatta, dengan cara bersama-sama pemerintah menuntaskan agenda reformasi yang belum selesai. Ke depannya Hatta berjanji akan membawa PAN sebagai partai yang kritis dan terbuka.

Terkait kasus Century, Hatta menyatakan PAN mendukung sepenuhnya terhadap upaya pembukaan kasus ini secara transparan. Hal tersebut, menurut Hatta, sangat penting untuk membuktikan apakah ada kesalahan atau tidak, agar tidak jadi beban dan tidak mengganggu perekonomian nasional.

"Silahkan diusut secara terbuka dan tuntas. Kalau memang ada pidana, silahkan diusut secara terbuka dan akuntabel." tandas Hatta.

(ddt/mok)


Berita Terkait