Komisi IX Serang Depkes Soal Isi Draf Perdamaian

Jakarta - RS Omni Internasional telah mengumumkan pencabutan gugatan perdata pada Prita Mulyasari. Tapi persoalan lain muncul yakni terungkapnya isi draf perdamaian yang dibuat Depkes. Isinya dinilai lebih pro Omni.

"Depkes tidak pro rakyat," kata Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning melalui pesan singkat, Jumat (11/12/2000).

Ribka menilai, sikap Depkes dalam draf itu masih belum berpihak pada Prita Mulyasari. Misalnya tidak diperkenankannya Prita mengadu ke publik dalam hal ini media, apabila draf sudah ditandatangani. Belum lagi Prita juga mesti juga meminta maaf, meski konteksnya saling memaafkan.

"Itu sama saja Depkes melawan Komisi IX, kami malah meminta agar Omni ditutup," tandas Ribka.

Tidak lama setelah vonis perdata jatuh dari Pengadilan Tinggi Banten berupa Prita harus membayar denda Rp 204 juta, aksi dukungan publik kepada Prita meluas lewat gerakan "Koin untuk Prita". Depkes lalu memediasi kedua pihak yang bertikai dengan menyusun draf perdamaian.

(ndr/nrl)