Aksi 9 Desember Dinilai Penting Untuk Koreksi Rezim SBY

Jakarta - Peringatan hari antikorupsi sedunia yang dilakukan dengan aksi besar-besaran oleh beberapa LSM dan elemen masyarakat dianggap sebagai momentum penting untuk mengoreksi rezim pemerintahan saat ini. SBY sebagai presiden dinilai gagal menjadi pemimpin yang baik bagi bangsa Indonesia.

"Ini adalah momentum sangat penting bagi kita, penting bagi kita untuk mengoreksi rezim secara luas dan berdasar terhadap pengkhianatan bangsa dan negara," ujar aktivis dari Forum Kepemimpinan Pemuda Indonesia (FKPI) Haris Rusli dalam acara Malam Seni dan Refleksi Hari Antikorupsi oleh Ralyat Indonesia Bersatu di PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Selasa (8/12/2009) malam.

Haris berpendapat pemerintahan saat ini adalah pemerintahan tanpa kepala negara. Di saat ada persoalan KPK-Polri, Presiden SBY justru menyatakan tidak akan intervensi. Hal ini dinilai sebagai bentuk kegagalan SBY dalam mengatasi persoalan bangsa.

"Ini pemerintahan tanpa kepala negara, kalau ada persoalan yang tidak bisa dia selesaikan, maka dia telah memecat dirinya sendiri," tegasnya.

"SBY adalah presiden tapi bukan pemimpin, dia adalah produk popularitas," imbuhnya.

Menurut Haris, menjadi seorang pemimpin bukan hal yang mudah. Pemimpin adalah takdir sejati terhadap individu yang berani mengambil risiko untuk kepentingan banyak orang, bukannya kepentingan individu. 

"SBY memang presiden Indonesia, tapi dia bukan pemimpin kita lagi," pungkasnya.

Hal serupa juga disampaikan oleh pengamat politik UI Boni Hargens, yang menilai pemerintahan saat ini adalah pemerintahan yang tidak dikehendaki rakyat. Boni berpendapat, kekuasaan tidak bergantung pada individu, tapi bergantung pada rakyat.

"Kalau rakyat tidak suka kenapa harus dipertahankan," ujarnya.
(nvc/Rez)