"Pernyataan itu berlebihan, sekaligus menunjukkan bahwa Presiden SBY tidak bisa menerima kritik dari masyarakat," kata anggota Deperpu PDIP AP Batubara di kantornya, Jl Sudirman, Jakarta, Selasa, (8/12/2009).
"Apa yang dilakukan masyarakat selama ini lewat demonstrasi mengenai kasus Century adalah bagian dari proses pengawasan kepada pemerintah yang sangat lazim dalam demokrasi," imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden berkali-kali menegaskan adanya motif politik yang menunggangi aksi pemberantasan korupsi itu. Bahkan Presiden mengatakan motif tersebut adalah untuk menggulingkan pemerintahannya.
Menurut Batubara, pernyataan SBY secara langsung maupun tidak langsung telah mendegradasi pengertian politik dalam makna negatif, yaitu sekan-akan bahwa berpolitik berarti berperilaku kotor, tamak, licik, dan kasar.
"Pernyataan SBY itu menaganggap politik sebagai arena asal-muasal kericuhan, dagang sapi, identik dengan perilaku tamak, licik, munafik, dan tanpa prinsip," nilai Batubara.
Padahal, katanya, politik adalah ciri kemanusiaan yang mulia, yakni sebagai sarana manusia mengorganisir diri guna mencapau hidup yang berkeadilan dan sejahtera.
Oleh karena itu, Deperpu PDI Perjuangan meminta Presiden untuk tidak lagi mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang bernuansa mendiskriditkan politik dan proses politik yang sesungguhnya merupakan bagian dari sistem demokrasi yang sedang kita bangun saat ini.
"Cara-cara mengeluarkan pernyataan bernada mengancam seperti itu mengingatkan kita pada cara-cara rejim Orde Baru, " pungkasnya.
(lrn/Rez)











































