JK Harus Jelaskan Soal 'Perampokan' di Hadapan Pansus Century

Jakarta - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla diminta menjelaskan soal istilah 'perampokan' dan 'kriminal' yang pernah ia katakan terkait bailout Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun. JK harus menjelaskan hal itu di hadapan pansus Angket Bank Century DPR saat proses penyelidikan.

Demikian disampaikan Ismed Hasan Putro dari Masyarakat Profesional Madani dalam diskusi bertajuk 'Pansus Angket Bank Century: Kawan atau Lawan' di Sekrtariat PB HMI, Jl Diponogoro, Jakpus, Selasa (8/12/2009).

"Pak JK harus bertanggung jawab terhadap langkah yang disebut perampokan dan ia marah waktu Boediono mengatakan tidak ada dasar hukum untuk menangkap Robert Tantular (pemilik Bank Century-red)," kata Ismed.

Menurut Ismed, penilaian JK yang menyebut bailout Century sebuah 'perampokan' adalah hal penting. Sebab, pernyataan JK saat menjabat sebagai wapres itu mewakili penilaian pemerintah saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sedang di luar negeri.

Ismed menambahkan kasus Century ini tidak akan menjadi kegaduhan politik jika Presiden sejak awal bisa menyelesaikan kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Keppres soal penonaktifan Bibit-Chandra, kata Ismed, merupakan titik awal dari kegaduhan yang sekarang terjadi.

"Kasus Bank Century tidak akan jadi kegaduhan politik, jika SBY tidak gamang menghadapi permasalahan ini," ujar dia.

Ia menambahkan, jika langkah Presiden terkait Bibit-Chandra tepat dan efektif, maka penyelesaian kasus Century juga bisa dilaksanakan dengan baik.

"Tidak memakan cost yang besar," cetusnya.

(lrn/nrl)