.webp)
Hal tersebut diungkapkan aktivis 98, Savic Alielha, dalam perbincangan dengan detikcom, Selasa (8/12/2009).
"Kita harus menghargai proses demokrasi yang menempatkan SBY sebagai presiden untuk kedua kalinya. Namun demikian, kita tidak boleh membiarkan SBY menjalankan kekuasaan sesuai kehendak hati dan perasaannya. Karena kekuasaan itu milik rakyat, yang harus pertanggungjawabkan kepada rakyat," ujar Savic.
Savic menegaskan, rakyat Indonesia telah beberapa kali mengalami ketidakstabilan politik di era transisi. Rakyat tentunya tak berharap hal tersebut terulang kembali.
Savic menilai, isu adanya gerakan menggulingkan SBY yang mendompleng aksi peringatan Hari Antikorupsi hanya isapan jempol. Isu tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan.
"Sebelumnya juga pernah dikatakan ada kelompok yang ingin menciptakan kekacauan dengan menduduki KPU, tapi itu tidak terbukti," tegas Savic.
Menurut Savic, aksi 9 Desember murni untuk meminta ketegasan pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Kekhawatiran SBY terhadap aksi tersebut tidak beralasan.
"Kekhawatiran Presiden atas aksi tersebut saya rasa hanya manifestasi dari penyakit paranoia yang menghinggapi Presiden akhir-akhir ini," ungkap Savic.
Dipantau Polisi
Savic juga mengomentari pernyataan Polri akan memantau secara khusus aktivis 98. Menurut Savic, itu merupakan hal yang wajar. Sebab sampai saat ini masih banyak aktivis 98 yang terlibat dalam aksi-aksi mengkritisi pemerintah.
"Jadi tidak aneh jika polisi mengenal aktor-aktornya. Aksi tanggal 9 juga tidak lepas dari peran aktivis 98. Dan justru karena itu, pemerintah tidak perlu khawatir. Tidak ada alasan untuk mencurigai aksi 98 sebagai aksi 'makar'. Komitmen aktivis 98 adalah perubahan ke arah yang lebih baik," tukas Savic.
"Bagi kami, ketegasan atas korupsi adalah harga mati. Karena negeri ini sudah terlalu lama dikuasai para koruptor yang ibarat lintah selalu menghisap darah pertiwi," imbuhnya. (djo/nrl)
