Pemerintah Harus Berdialog dan Rangkul Masyarakat Papua

Jakarta - Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim meminta agar pemerintah dapat menyelesaikan kasus yang terjadi di Papua secara lebih bijak. Cara-cara represif dinilai tidak efektif untuk menyelesaikan masalah.   

"Kasus Papua itu mestinya harus dilihat dalam perspektif lebih luas, sehingga pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan politik dengan berdialog," kata Ifdhal  di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jl Medan Merdeka Barat, Senin (7/12/2009). Hal itu dikatakan Ifdhal usai mengumumkan penghargaan yap thiam tien.
 
Menurut Ifdal, sampai saat ini pemerintah belum berusaha untuk berdialog dengan warga Papua untuk selesaikan masalah. Penegakan hukum lebih dikedepankan sehingga warga Papua merasa aspirasi mereka belum tertampung.

"Pemerintah masih mendua. Mereka yang melakukan gerakan pengibaran bendera meneriakan kata-kata merdeka langsung ditangani secara represif karena dianggap melawan hukum pidana," kata Ifdal.

Tiap 2 Desember kata Ifdal, warga akan memperingati Papua merdeka. Aparat akan langsung menangkap lalu mereka di bawa ke pengadilan dan dijatuhi hukuman. "Mereka ditangkap, diadili dan dituduh melakukan perbuatan makar. Itu tidak selesaikan apa-apa," tegasnya.
(did/rdf)