FPKS: Pemerintah Harus Hentikan Ujian Nasional

Jakarta - Pemerintah didesak untuk menghentikan ujian nasional (UN). Putusan Mahkamah Agung (MA) sudah jelas, harus ada perbaikan dalam penyelenggaraan UN bila hendak tetap digelar.

"Bila belum ada perbaikan dan tetap melaksanakan UN, berarti pemerintah melakukan kezaliman pada anak didik. Jika UN tetap dilaksanakan, ini preseden buruk bagi pendidikan nasional kita. Karena pemerintah mengesankan tidak taat atas putusan MA tersebut," kata anggota Komisi X FPKS Ahmad Zainuddin dalam siaran pers, Senin (7/12/2009).

Zainuddin menganggap pelaksanaan UN adalah kebijakan yang tidak adil karena menafikkan realitas aktual pendidikan nasional. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya disparitas dan kesenjangan yang mencolok baik antarsekolah maupun antarsiswa.

"Pelaksanaan UN sudah bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional yang membentuk manusia yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan moral," urainya.

Zainuddin menerangkan, penetapan angka kelulusan UN yang mengalami peningkatan telah mengorbankan hak-hak siswa untuk mendapatkan pendidikan yang sewajarnya (melanggar hak pedagogi anak).

"Masyarakat tidak sepakat kalau UN dijadikan sebagai satu-satunya penentu kelulusan siswa. Faktanya, UN hanya berorientasi pada aspek kognitif dengan menafikkan aspek psikomotorik serta afektif. Jadi UN tidak bisa dijadikan sebagai standar peningkatan mutu pendidikan," terangnya.

Selain itu, berdasarkan laporan masyarakat di sejumlah daerah, ada guru yang dibebankan target untuk menaikkan persentase kelulusan hanya untuk menaikkan pamor sekolah. Di lain tempat, ketidakjujuran terjadi saat pelaksanaan UN dengan adanya penyebaran kunci jawaban melalui SMS (layanan pesan singkat) kepada peserta UN.

"Itu hanya sebagian kecil realita yang terjadi. Masih banyak pihak sekolah yang dengan sengaja menutup-nutupi kejadian seperti ini," ucap Ahmad Zainuddin.

Untuk itu, fraksi PKS mengusulkan agar pemerintah mengembalikan evaluasi belajar kepada satuan pendidikan dengan menerapkan model ujian yang mampu mengacu pada peningkatan kualitas guru dan sekolah dan sesuai dengan UU Sisdiknas.

"Selain akan menghemat anggaran negara, model itu juga diharapkan bisa lebih menjaga nilai-nilai akhlakul karimah," kunci Zainuddin.

(ndr/nrl)