Disesalkan Jika SBY Percaya Informasi Fiktif Pertemuan Dharmawangsa

Disesalkan Jika SBY Percaya Informasi Fiktif Pertemuan Dharmawangsa

- detikNews
Senin, 07 Des 2009 09:19 WIB
Disesalkan Jika SBY Percaya Informasi Fiktif Pertemuan Dharmawangsa
Jakarta - Presiden SBY pada 4 dan 6 Desember menebar informasi gerakan 9 Desember yang hendak membuat kisruh. Info itu didapatnya dari laporan intelijen. Apakah laporan intelijen itu adalah 'pertemuan Dharmawangsa' yang "resume"-nya muncul di internet sejak pekan lalu?

Jika iya, Fadjroel Rachman menyesalkan SBY mempercayai informasi fiktif tersebut. "SBY mendasarkannya (gerakan 9 Desember-red) dari informasi fiktif pertemuan di Darmawangsa, itu benar-benar tidak benar," tegas koordinator Koalisi Masyarakat Antikorupsi (Kompak) ini pada detikcom, Senin (7/10/2009). Kompak adalah elemen yang akan turut bergabung dalam Gerakan Indonesia Bersih (GIB) pada peringatan Hari Antikorupsi Internasional 9 Desember nanti.

Sejak pekan lalu beredar lewat internet dokumen bertajuk 'resume pertemuan di Hotel Dharmawangsa'. Resume itu sangat jelas menyebutkan trik-trik melengserkan SBY. Sejumlah nama ditulis sebagai peserta pertemuan yang tak jelas kapan dilaksanakan itu.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Nama-nama yang disebut di resume itu telah menyangkal mengetahui atau hadir dalam momen sebagaimana dimaksud pesan berantai itu. Misalnya saja Jusuf Kalla, Din Syamsuddin, Syafii Maarif, dan Ray Rangkuti. Selain menyangkal hadir, mereka tak tahu-menahu soal kabar pertemuan itu. "Tidak ada itu, tidak ada pertemuan itu," kata JK, Minggu kemarin.

Fadjroel juga menilai pesan SBY bahwa ada pihak yang hendak menggulingkannya terlalu berlebihan dan paranoid.

Fadjroel memprediksi munculnya massa aksi tandingan -- sebagaimana aksi GIB 29 November lalu -- pada 9 Desember mendatang besar. "Sangat mungkin ada, maka tuduhan Presiden SBY lebih baik diarahkan ke aksi tandingan," ucapnya.

Fadjroel menyatakan, massa tandingan 29 November lalu tidak memiliki izin aksi maupun identitas namun tidak ada upaya dari kepolisian untuk menangani mereka. "Jadi daripada urusin orang-orang terhormat dan intelektual, mending urusin preman-preman bayaran," katanya.
 


(amd/nrl)


Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini