Menbudpar: Demi Kepentingan Negara, Balibo Tidak Layak Tayang

Jakarta - Pemerintah mendukung keputusan Lembaga Sensor Film (LSF) untuk tidak meluluskan sensor film 'Balibo'. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (Menbudpar) Jero Wacik menegaskan 'Balibo' tidak layak tayang.

"Demi kepentingan negara itu tidak layak tayang. Ada unsur politisnya," kata Jero usai pelepasan kontingen SEA Games XXV, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (4/12/2009).

Jero menjelaskan 'Balibo' tidak layak tayang karena mendiskreditkan Indonesia dan TNI. "Itu mendiskreditkan Indonesia. Ya TNI itu kan kita juga yang punya," ujarnya.

Jero mengaku sudah menonton 'Balibo' dan dia setuju dengan keputusan LSF. "Kalau melarang itu kewenangan LSF. Saya setuju keputusan LSF walau tidak bisa mencampuri keputusannya," imbuh Jero.

Terkait kekecewaan sejumlah pihak atas batalnya penayangan 'Balibo' dan tudingan tidak demokratis, Jero mengatakan kepentingan negara harus diutamakan.

"Mungkin ada yang terkorbankan atau kurang puas. Tapi payungnya untuk kepentingan negara, keamanan negara dan kesejahteraan rakyat ke depan," jelasnya.

Jero juga menjelaskan film mengenai tewasnya jurnalis Australia di Timor Timur itu juga berpotensi mengganggu hubungan Indonesia dengan Timor Leste serta Australia. Padahal, kekisruhan dengan mereka sudah diselesaikan lewat Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP).

"Itu kan sudah lewat, nanti bisa menimbulkan kekisruhan yang tidak jelas. Dengan Australia juga sudah selesai itu," pungkasnya.

(fay/iy)