.webp)
"Coba diadakan cek dan ricek evaluasi bersama intelijen RI dan Australia. Hasilnya bagaimana. Apa benar saat itu ada seperti itu (penembakan 5 jurnalis Australia). Baru melarangnya," kata pengamat intelijen Suripto kepada detikcom, Kamis (3/12/2009).
Suripto mengatakan, setelah menemukan hasil dari evaluasi tersebut, intelijen memberikan masukan kepada pemerintah apakah memang benar para wartawan Australia itu merupakan pengacau pada waktu itu. Setelah itu, mempertimbangkan kembali apakah film itu layak diputar atau tidak.
"Dari hasil evaluasi baru ada statement. Jangan statement dulu buru-buru. Harus dilakukan penyelidikan," ungkapnya.
Namun meski begitu, menurut Suripto, memang tidak bisa dipungkiri kalau saat peristiwa itu terjadi pada tahun 1975 adalah masa rezim otoriter.
Siapapun yang dinilai bisa mengganggu kepentingan rezim dan stabilitas keamanan dan politik bisa dianggap musuh.
"Kita harus ingat saat itu terjadi sebelum reformasi. Faham yang dianut rezim otoriter," jelasnya.
Yang dinilai musuh, lanjut Suripto, baik dari dalam maupun luar. Apapun yang dibuat 5 Wartawan Australia bisa dianggap mengacaukan keamanan dan tidak perlu ada bukti untuk membunuh wartawan itu.
"Bisa dinilai meraka mendukung gerakan separatis. Tanpa harus dibuktikan bisa dihabisi," imbuhnya.
Dalam skenario film tersebut diceritakan, pada Oktober 1975, militer Indonesia melakukan teror dan melancarkan promosi destabilisasi di wilayah perbatasan di Timor Timur.
Lima wartawan Australia meliput konflik Timor Timur. Kelima wartawan terbunuh dalam jangka waktu beberapa hari setelah tiba di kota perbatasan Balibo. (gus/iy)
