"Kok paranoid sekali sih? Ini sama saja dengan zaman orde baru bahwa negara merasa perlu untuk memproteksi rakyatnya dari film," kata aktivis MFI Abduh Azis dalam perbincangan dengan detikcom, Rabu (2/12/2009).
Tidak diluluskannya film berjudul "Balibo" tersebut oleh Lembaga Sensor Film (LSF), lanjut Abduh, menunjukkan pemerintah memiliki pandangan yang sempit mengenai film. Film belum dianggap sebagai sarana dialog serta pembelajaran.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Abduh, sebagai negara demokrasi, Indonesia seharusnya menghilangkan sensor terhadap film. Sebab, sepanjang sensor tetap diberlakukan, sepanjang itu pula pengekangan kebebasan berekspresi akan terjadi.
"Nah, apakah sensor masih relevan? Saya kira tidak, karena kita negara demokrasi. Di negara demokrasi bukan sensor yang diterapkan, tapi klasifikasi film," tuturnya.
Balibo merupakan film karya Robert Connolly yang berkisah tentang terbunuhnya 5 wartawan Australia saat berlangsung perang antara TNI dengan gerilyawan Timur Leste (Timor Timur) tahun 1975. Pemerintah Indonesia menyatakan pemutaran film tersebut sangat sensitif dan dapat membuka konflik antara Indonesia dan Australia.
Departemen Luar Negeri mengatakan 5 jurnalis itu (Gary Cunningham, Malcolm Rennie, Greg Shackleton, Tony Stewart, dan Brian Peters) bukan dibunuh oleh pasukan TNI, melainkan tewas secara tidak sengaja saat terjadi baku tembak. Kasus Balibo Five sendiri dinyatakan telah selesai. (irw/iy)











































