Belum Ada Perbaikan, Pemerintah Jangan Ngotot Gelar UN

Jakarta - Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi pemerintah soal ujian nasional (UN). Meski disebutkan tidak ada larangan menggelar UN tapi disebutkan jelas harus ada perbaikan sistem pendidikan. Pemerintah harus melihat alasan tersebut.

"Jangan ngotot, para pemimpin harus berjiwa keteladanan. Masih banyak ketimpangan dalam kualitas guru dan sarana," jelas Ketua Komnas Anak Seto Mulyadi melalui  telepon, Rabu (2/12/2009).

Bila UN tetap digelar, artinya pemerintah tidak mengakui kebenaran yang terjadi dalam dunia pendidikan.

"Selama standar guru belum sama, proses belajar belum sama, bagaimana pada anak bisa dilakukan ujian dengan standar yang sama," terangnya.

Pria yang akrab disapa Kak Seto ini menyarankan agar Depdiknas mengundang para pakar pendidikan, orang tua guru, serta para guru.

"Agar keputusan bisa dilakukan dengan jernih. Kelulusan bukan hanya dengan UN, tapi yang penting adalah proses belajar yang dilakukan," tutupnya.

(ndr/iy)