.webp)
Demikian disampaikan Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Huta Departemen Kehutanan Bambang Sukmananto pada jumpa pers di Pertemuan Ahli Kehutanan 10 negara, hotel Sanur Beach, Sanur, Selasa (1/12/2009). Pertemuan ini dihadiri oleh Kepala Natural Resources Group di IIED dan 10 negara, yaitu Kamerun, Ghana, India, Malawi, Mozambique, Afrika Selatan, Uganda, dan Vietnam.
"Kita berani mengusulkan mengurangi emisi sebesar 26 persen, di mana 14 persen dari sektor kehutanan," kata Bambang.
Ia mengatakan bahwa target tersebut merupakan sebuah pengorbanan besar yang bakal berdampak bagi Indonesia. Untuk itulah, Indonesia berharap mendapatkan kompensasi dan bantuan dari negara maju.
Ia membandingkan komitmen Indonesia dengan dalam target penurunan emisi. Menurutnya, Amerika Serikat sangat sulit menurunkan emisinya hingga 2 persen karena sistem teknologi industri yang sudah sangat maju.
Oleh karena itu, skema perdagangan karbon sangat tergantung dari negara maju, seperti Amerika Serikat. "Jika Amerika setuju, negara lain ikut setuju," ujar Bambang.
Meskipun Konferensi Climate Change bakal digelar dalam waktu dekat, Indonesia belum memasang harga dalam perdagangan karbon. Penentuan harga sulit dilakukan karena setiap negara memiliki metodelogi perhitungan karbon yang berbeda.
"Belum ditentukan. Harga adalah hal yang sensitif. Harga soal pasar jadi diserahkan kepada pasar karena kita tidak bisa menentukan harga sendiri," kata Bambang.
Sebelumnya, Ketua Dewan Nasional untuk Perubahan Iklim Rachmat Witoelar mengatakan Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan luas mulai mendapatkan sekitar 300 ribu Euro dari negara-negara maju penghasil emisi.
Sementara itu, James Mayers mengatakan pada UNFCCC di Kopenhagen, para pemerintah akan mulai menyetujui sebuah perjanjian global (REDD) yang akan memperlihatkan aliran miliaran dolar sebagai kompensasi untuk negara-negara yang menjaga hutannya.
(gds/djo)
