"Ada empat langkah yang akan dilakukan secara optimal, yakni transparansi bidang penerimaan anggota Polri. Lalu transparansi bidang pelayanan, seperti misalnya pengurusan SIM yang nanti pembayaran bisa via ATM. Transparansi bidang pendidikan dan karir personel Polri dan yang paling penting transparansi proses penyidikan kasus," ujar Kepala Bidang Transnational Crime Center Bareskrim Polri Kombes (Pol) Wilmar Manurung.
Hal ini dikatakannya pada acara Penyerahan Lomba Mural Anti Violence dan sosialisasi Quick Wins Polri 112 dan SMS 1120, Jl Minangkabau, Manggarai, Jakarta Selatan, Sabtu (28/11/2009).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Misalnya kasus apa, tinggal klik nomornya di web site, nanti akan digambarkan sejauh mana tahapan perkembangan penyidikan," katanya.
Selain lewat web site, transparansi penyidikan itu juga dalam bentuk pengeluaran Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) pada pihak-pihak yang terkait dengan kasus. Sehingga perkembangannya bisa terus dipantau secara transparan.
"Setiap tahapan, laporan hingga sampai penyerahan laporan ke Kejaksaan, akan dikirimkan SP2HP-nya sesuai tahapan penyidikan," jelasnya.
Diharapkan, publik dapat kembali mempercayai Polri dan menilai bahwa institusi itu punya komitmen kuat untuk mereformasi diri.
"Kita targetkan, 2010 kepercayaan publik bisa pulih kembali," pungkasnya.
(fiq/nwk)










































