MenkumHAM Minta Pemda DKI Perbaiki Rutan Pondok Bambu

MenkumHAM Minta Pemda DKI Perbaiki Rutan Pondok Bambu

- detikNews
Jumat, 27 Nov 2009 21:08 WIB
 MenkumHAM Minta Pemda DKI Perbaiki Rutan Pondok Bambu
Jakarta - Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar mengunjungi rumah tahanan (rutan) Pondok Bambu, Jakarta Timur di hari Idul Adha ini. Sejumlah permasalahan ia temukan di rutan tersebut, termasuk kondisi kamar yang sempit.

Menteri meminta Pemda DKI Jakarta untuk memperbaiki kondisi kamar para tahanan.Β 

"Jadi di sini yang kita temukan yang paling fatal masalah bangunan. Ini kan punya Pemda DKI, sempit, penghuni banyak dari segi manusiawi, tidur berhimpitan, panas.Β  Kondisi begini harus koordinasi dengan Pemda untuk bantu perbaiki," kata Patrialis di lokasi kepada wartawan, Jumat (27/11/2009).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Rutan Pondok Bambu ini dihuni oleh sedikitnya 1214 warga binaan. Padahal, kapasitasnya hanya 904 warga.

Satu kamar, dihuni oleh sekitar 20 warga binaan. "Sempit pak, desak-desakan," kata seorang warga binaan mengeluhkan.
Β 
Tahanan anak-anak yang masih sekolah juga menjadi perhatian serius. Umumnya, anak sekolah yang kini menjadi binaan Rutan Pondok Bambu, terpaksa harus terputus sekolahnya.

"Masalah anak sekolah, kita akan koordinasi juga sesegera mungkin, besok kita koordinasi, kita akan minta agar mereka bisa sekolah Paket A, B dan C," katanya.

Masalah penerapan hukuman bagi para tahanan juga menjadi perhatiannya. Patrialis mengatakan akan mengubah sistem Undang-undang yang seadil-adilnya bagi para tahanan.

"Misalnya, UU untuk pemakai narkoba dan bandar narkoba dibedakan," jelasnya.

Permasalahan lainnya adalah pungli. Seorang tahanan anak, Edi (16) mengaku dimintai uang Rp 5000 setiap kali mau keluar tahanan untuk bermain bola di luaran.
Β 
"Memang ada pungli pak?" tanya Patrialis kepada petugas tahanan.
Β 
"Sebenarnya tidak ada pak, cuma karena mereka terbatas, mereka buat komunitas kecil di dalam kamar dan lari ke mereka sendiri. Mereka buat kumpulan, beli sabun. Tapi yang jelas tidak ada," jawab petugas rutan sambil gelagapan.

Kesejahteraan pegawai rutan juga menjadi perhatiannya saat inspeksi mendadak ini. "Ini wajib, nanti saya sampaikan ke DPR harus seimbanglah," pungkasnya.

(mei/lrn)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads