Menkum HAM: Itu Tuntutan Banyak Orang

Jakarta - Pencopotan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji dari jabatannya dinilai bisa meredam konflik yang semakin merebak. Langkah tersebut juga dilakukan untuk memenuhi tuntutan dari publik.

"Itu kan memang tuntutan banyak orang," kata Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar.

Hal itu dikatakan Patrialis usai menghadiri pringatan Milad ke-100 Muhammadiyah di kantor Muhammadiyah, Jl Menteng Raya 62, Jakarta Pusat, Selasa (24/11/2009) malam.

Presiden SBY sendiri telah meminta institusi Polri, Kejaksaan Agung dan KPK untuk melakukan reposisi di institusi masing-masing. Namun, reposisi tersebut adalah kewenangan dari pimpinan masing-masing institusi.

"Kalau tugas mencopot itu tugas masing-masing. Kalau masalah kepolisian itu masalah Kapolri. Kejaksaan tugas Jaksa Agung. Bukan Presiden yang mencopot. Tapi 3 institusi ini diminta untuk sama-sama benahi," jelasnya.

Patrialis sendiri enggan menjelaskan apakah pencopotan Susno merupakan instruksi dari Presiden atau bukan. "Tentu kita nggak bisa beri komentar apa ini berkaitan dengan masalah apa. Saya kira Presiden tidak menginstruksikan," ungkapnya.

Sebelumnya, Kapolri mengeluarkan keputusan untuk mencopot Susno bersama 24 pejabat kepolisian lainnya. Susno digantikan oleh staf ahli Kapolri Irjen Pol Ito Sumardi Jonisanyoto.

(mei/mad)