Komisi V Peringatkan Menteri PDT Tidak Kumpulkan Anggota di Luar Sidang

Jakarta - Pertemuan tertutup antara Menteri PDT Helmy Faishal Zaini dengan sejumlah anggota panitia anggaran Komisi V DPR di luar sidang menuai kecaman anggota Komisi V. Ketua Komisi V DPR Taufik Kurniawan meminta Helmy tidak mengulangi lagi perilakuknya itu di kemudian hari.

"Ini peringatan keras kami kepada dia (Helmy Faishal). Jangan sampai diulang lagi cara-cara seperti itu. Kalau mau ada pertemuan apa pun soal Komisi V ya jangan di luar DPR," kata Taufik kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/11/2009).

Taufik mengaku sudah memperingatkan Helmy Faisal soal kejadian itu saat sidang dengan Komisi V. Helmy pun sudah meminta maaf kepada anggota Komisi V atas kejadian itu. Taufik pun meminta masalah ini tidak diperpanjang.

"Ini awalnya hanya pertemuan silaturahmi saja, tapi ada miss-komunikasi. Ada beberapa teman yang tidak diundang. Ada teman anggota lain mempertanyakan pertemuan apa. Tapi dia (Helmy Faishal) sudah minta maaf. Kami sudah memahami, jadi tidak usah diperpanjang," paparnya.

Taufik membantah jika pertemuan tertutup antara Faishal dengan sejumlah anggota Komisi V ini terkait lobi pembahasan anggaran kementerian tersebut. "Tidak ada itu, pembahasan anggaran kan belum dibahas. Ini silaturahmi saja. Tapi penyampaian komunikasinya kurang sempurna," pungkasnya.

Sebelumnya beredar berita Helmy Faishal mengelar pertemuan rahasia dengan sejumlah anggota panitia anggaran dari komisi V. Tidak diketahui apa agenda yang dibicarakan. Tetapi pertemuan tersebut tercium anggota Komisi V lainnya yang tidak diundang.

Akibatnya, beberapa anggota Komisi V mempertanyakan dan mengecam pertemuan tertutup tersebut. Salah satunya disampaikan oleh anggota Komisi V Riswan Toni. Menghadapi hal itu, Faishal langsung meminta maaf dan berjanji untuk selalu berkoordinasi dalam setiap hal yang terkait dengan Komisi V DPR.

Untuk diketahui, Komisi V adalah Komisi yang membidangi masalah infrastruktur, perhubungan dan pembangunan daerah tertinggal. Karena itu, tugas pengawasan Komisi V akan mengontrol Departemen Perhubungan, Departemn Pekerjaan Umum dan Kementerian PDT.  Termasuk menyetujui anggaran 3 kementerian tersebut.
(her/mad)