.webp)
Seruan itu disampaikan melalui Ketua PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, kepada wartawan di kantor PP Muhammadiyah, Jalan Cik Ditiro, Yogyakarta, Senin (23/11/2009). Pernyataan itu disampaikan menjelang milad satu abad Muhammadiyah yang jatuh pada 8 Dzulhijah 1430 H atau 25 November 2009.
Menurut Haedar, gejala neo KKN kembali muncul pada saat pemilu legislatif dan pilkada. Banyak kerabat yang dimunculkan dan tidak mengacu pada objektifitas. Hal tersebut dilakukan untuk melanggengkan kekuasaan dan dinasti sehingga dikhawatirkan memunculkan otoritarian yang mengarah pada sentralisasi.
"Ini berbahaya bagi masa depan bangsa dan mengabaikan pada kepentingan rakyat. Adanya grand koalisi juga bisa menghambat dan mematikan demokrasi," ungkap Haedar didampingi Ketua Umum PP Muhammadiyah dan pengurus lainnya H. Yunahar Ilyas.
Haedar juga menyinggung soal pemberantasan korupsi. Menurutnya, Muhammadiyah meminta agar pemberantasan korupsi benar-benar dilakukan dengan tegas, berani, tidak tebang pilih dan mampu menyeret para koruptor besar. Hukum mesti ditegakkan dengan tegas, sistemik, memenuhi rasa keadilan serta tidak terjebak pada logika legal-formal yang memberi ruang leluasa bagi para mafia, pejabat korup, makelar kasus dan koruptor untuk memainkan celah hukum.
"Kami hanya meminta belajarlah kepada para pendiri bangsa ini tentang jiwa kearifan, keberanian, kecerdasan, pengabdian, pengorbanan dalam mengurus bangsa dan negara. Jauhkan dari sikap angkuh, kebal kritik dan aji mumpung dalam menjalankan amanat rakyat," kata dia.
Di tempat yang sama Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, menyatakan Muhammadiyah merasa perlu menyampaikan hal itu kembali. Meski hal tersebut pernah disampaikan ke pemerintah melalui rekomendasi hasil sidang Tanwir Muhammadiyah di Lampung, Maret 2009 lalu.
"Semuanya memang sudah pernah kami sampaikan, tapi tidak pernah didengar sehingga ada kejadian seperti yang terjadi akhir-akhir ini," ungkap Din.
(bgs/djo)
