.webp)
"Hari ini Sekjen Depkeu bertemu untuk menjajaki upaya-upaya pencegahan, karena kemarin IPK kita naik 0,2 (dari 2,6 menjadi 2,8)," kata Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Haryono Umar di gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Jaksel, Jumat
(10/11/2009).
Haryono menjelaskan, sebagian besar kontribusi naiknya IPK dipengaruhi oleh reformasi birokrasi Depkeu. Ia berharap agar keberhasilan ini juga bisa ditiru oleh departemen lainnya.
"Banyak program-program yang perlu diperbaiki, pertama perbaikan refomasi birokrasi, kedua pelayanan publik, penanganan hutang luar negeri, penanganan aset, penanganan dana perimbanagan dan lain sebagainya," jelasnya.
Untuk lebih maksimal, Depkeu bersama KPK akan menindaklanjutinya dengan membentuk tim khusus. "Kita akan bentuk tim itu yang nanti akan bisa diimplementasikan,"
imbuhnya.
Sementara, Sekjen Depkeu Mulia P Nasution yang kesempatan kali ini datang ke KPK mengatakan, Depkeu bersama-sama KPK merencanakan peningkatkan reformasi birokrasi yang lebih akuntabel. Terutama memprioritaskan terciptanya pemerintahan yang baik dan transparan.
"Dengan fokus bagaimana mewujudkan pemerintahan yang baik, seperti dalam pelayanan, penertiban di bidang aset, begitu juga dengan penggunaan dana-dana perimbangan," terangnya.
Mulia juga menerangkan, keberhasilan Depkeu dalam meningkatkan reformasi Birokrasi telah di mulai sejak dulu. Sebelumnya, kerja sama di antara kedua lembaga difokuskan
pada pengukuran assesment terhadap peningkatan kinerja di kementrian.
"Jadi ini perluasan dari langkah-langkah yang sudah dilakukan," tandasnya.
Apa ada pembicaraan terkait soal kasus Bank Century? "Tidak, tidak bahas itu," tutupnya.
(ape/amd)
