Menunggu Sikap Presiden

Jakarta - Publik menyambut baik dibentuknya Tim 8 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk segera menyelesaikan kasus Bibit-Chandra secara 'luar biasa', meskipun ada juga yang bersikap sinis. Sesuai dengan waktu yang diberikan, Tim 8 pun telah menghasilkan rekomendasi yang salah satu di antaranya meminta agar kasus Bibit-Chandra dihentikan. Bagaimana sikap Presiden?

Tak seperti keinginan rakyat pada umumnya yang butuh penyelesaian secara cepat, Presiden SBY terkesan berhati-hati. Dia tidak langsung menyatakan sikap dan meminta waktu hingga 23 November untuk memutuskannya.

Tindakan SBY ini membuat kecewa anggota DPR dari Fraksi PKS, Nasir Jamil. Nasir, yang notabene adalah anggota fraksi pendukung pemerintah menuding SBY justru buying time dalam kasus ini.

"Ini menunjukkan SBY tidak serius dan cenderung buying time dan lemahnya koordinasi di tubuh pemerintahan SBY dalam hal penerapan dan penegakan hukum," kata Nasir Jamil di Gedung DPR, 17 November 2009 lalu.

Menyikapi rekomendasi Tim 8 ini, SBY cenderung berhati-hati dengan melakukan tindakan yang tidak melanggar konstitusi. SBY tetap akan berpedoman pada aturan yang ada dalam menyikapi kasus pelik yang menjadi sorotan publik dan dunia tersebut.

"Jangan pula saya sebagai Presiden didorong mengambil langkah yang bukan wewenang saya. Karena kalau saya lakukan, itu artinya saya melawan konstitusi," ujar SBY kemarin.

Alih-alih segera menyatakan sikap, SBY justru malah sibuk meluruskan tudingan-tudingan 'jahat' yang ditujukan kepadanya. Dalam pembukaan raker dengan para menteri, Kapolri dan Jaksa Agung kemarin, SBY menyatakan akan melakukan upaya hukum atas upaya pencemaran nama baik kepada dirinya.

"Jika secara formal ada yang mengangkat berita yang sama sekali tidak ada kebenarannya itu, cara yang lalu akan saya tempuh demi keadilan dan kehormatan saya sebagai Kepala Negara. Sekaligus tidak boleh kita memberikan toleransi pada pihak-pihak tidak bertangggung jawab," ujar SBY.

Cara yang lalu yang dimaksudkan SBY adalah saat dia melaporkan mantan Wakil Ketua DPR Zainal Maarif yang mengatakan Presiden SBY pernah menikah sebelum masuk Akabri. Didampingi Ibu Ani Yudhoyono, kala itu SBY melaporkan Zainal ke Polda Metro Jaya atas tuduhan pencemaran nama baik.

Namun SBY sebenarnya sadar, bahwa tidak harus berlama-lama menyelesaikan kasus ini. Karena rakyat telah menunggu pertanggungjawaban dari uang yang telah mereka setorkan kepada negara melalui pajak.

"Memang tidak boleh lama-lama, tapi harus jelas koridornya. Sebab ini sejarah panjang uang harus kita pertanggungjawabkan pada rakyat," jelas kakek Aira ini.

Sikap SBY pada 23 November mendatang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan hasil rekomendasi Tim 8. Ketua Tim 8 Adnan Buyung Nasution mengatakan, SBY akan melaksanakan sepenuhnya rekomendasi yang dia pimpin. Kita tunggu saja janji Presiden ini. (anw/her)