.webp)
Dalam rapat yang dipimpin Amirul Haj Bahrul Hayat dibahas terkait keluhan jamaah yang disampaikan kepada Tim DPR, DPD maupun kepada media atau untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk pada acara puncak di Armina. Salah satunya soal pemondokan, transportasi "shuttle bus" dari pondokan jamaah ke Masjidil Haram dan Armina.
Dari pelaksanaan angkutan di Makkah, tampak masih muncul keluhan dari jemaah
karena bus yang akan membawa mereka dari pondokan ke Masjidil Haram sering tidak muncul-muncul di halte-halte yang telah ditentukan. Padahal, sesuai isi kontrak antara PPIH dengan muasassah (penyelenggara layanan haji setempat), mereka harus menyediakan 315 bus yang beroperasi lima rit sehari untuk melayani angkutan jemaah dari pondokan ke Masjidilharam (PP) selama 24 jam khususnya saat lima waktu salat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
memanfaatkan lemahnya pengawasan dengan sering mangkir atau tidak mematuhi
jadwal kerja untuk mengemudikan kendaraannya pada jadwal dan rute yang telah
diatur. Menanggapi hal itu, Amirul Haj meminta PPIH melakukan pengawasan lebih ketat kepada Muasassah dan mencatat pelanggaran yang terjadi, kalau perlu mengenakan penalti jika terbukti tidak memberikan layanan seperti yang
disebutkan dalam kontrak.
Mengenai kebutuhan makan untuk jamah haji selama di Armina, PPIH juga masih
terus berkoordinasi dengan Maktab (penyelenggara layanan haji setempat). Agar tidak muncul masalah seperti jamaah yang kehabisan makan atau mereka harus berebutan saat jam makan, PPIH meminta maktab menyediakan hidangan dengan sistem prasmanan dan juga menambah meja tempat hidangan ditiap tenda agar jamaah tidak berebutan.
Sistem prasmanan diberlakukan sejak tahun lalu mengingat pembagian nasi kotak yang dilakukan pada tahun sebelumnya bermasalah, selain banyak jamaah yang tidak kebagian, kualitas hidangan yang disajikan juga tidak terlihat langsung. Selain itu, PPIH juga mengkhawatirkan masalah penanganan kesehatan jamaah selama di Armina, mengingat tuan rumah tidak mengizinkan ambulans yang dikelola PPIH untuk melayani jamaahnya, karena hal itu sudah ditangani tim kesehatan Arab Saudi.
Masalahnya, seperti yang diungkapkan dokter dari Balai Pengobatan Haji Indonesia (BPHI), layanan kesehatan yang diberikan tuan rumah sering lambat. Mengenai pemondokan di Makkah, diharapkan jumlah yang disewa dapat memenuhi kebutuhnan seluruh jamaah haji reguler (dulu ONH) sebanyak 196.000 orang.
Rencananya, rapat koordinasi lanjutan akan dilakukan pada pekan depan, Senin
(23/11/2009) yang akan dihadiri oleh Menko Kesra Agung Laksono, Menteri Agama Suryadarma Ali, Pelaksana Dubes RI di Arab Saudi Gatot Abdullah Mansur, Pelaksana Konjen RI di Jeddah, Didi Wahyudi, Konsul Haji Shyairozi Dimyathi dan ketiga pimpinan Daker (Makkah, Madinah, Jeddah) PPIH dijadwalkan di Makkah.
(zal/ape)
