PKS Belum Serius Minta Maaf

Wakil Ketua DPP PBB:

PKS Belum Serius Minta Maaf

- detikNews
Sabtu, 03 Apr 2004 15:43 WIB
Jakarta - Persoalan salah cetak urutan Partai Bulan Bintang (PBB) dalam surat suara simulasi yang dibuat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum tuntas. PKS dinilai belum serius meminta maaf ke PBB. Pasalnya, kertas suara simulasi yang diterbitkan PKS tersebut masih ditemukan di beberapa kota di Indonesia. "Sampai tanggal 2 April lalu, kami masih menemukan surat suara yang dibuat PKS itu disebarkan di beberapa tempat dan saya menemukan langsung di Biak, Papua. Dan ini adalah tindakan yang zalim," kata Wakil Ketua DPP PBB, Sahar L Hasan, kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (4/4/2004) siang. Seperti diberitakan sebelumnya, DPP PBB memprotes PKS atas terjadinya kesalahan dalam surat suara yang di cetak partai yang dipimpin Hidayat Nur Wahid ini. Dalam surat suara tersebut PBB tercetak di urutan ke 4 padahal seharusnya di nomor urut 3. Sahar mengungkapkan permintaan pihaknya agar PKS meminta maaf secara resmi melalui media cetak dan media elektronik juga tidak dipenuhi. "Mereka memang pernah menyampaikan permintaan maaf tertulis kepada kami dan berjanji akan mencabut surat suara simulasi tersebut. Tapi ternyata kader dan caleg PKS di daerah-daerah masih menyebarluaskan kertas itu," ujar Sahar. Ia menambahkan dengan beredarnya lembaran tersebut telah menimbulkan kebingungan di masyarakat. "Kami melihat ada konspirasi untuk menghancurkan partai kami karena dengan beredarnya surat palsu tersebut masyarakat menjadi bingung mana nomor urut PBB yang benar. Apalagi ditambah pihak Panwaslu, KPU dan Mabes Polri yang belum mengambil langkah-langkah hukum," cetusnya. DPP PBB telah menginstruksikan agar DPW dan DPC PBB se-Indonesia untuk melaporkan ke Panwaslu, Polda, Polres dan KPU setempat atas terjadinya kasus pemalsuan surat suara ini. "Kami juga mendesak Mabes Polri segera memeriksa, menangkap dan menahan Presiden Partai Keadilan Sejahtera yang telah merencanakan dan diduga kuat menghancurkan PBB," demikian Sahar L. Hasan. (gtp/)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads